Koma.id – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengamputasi hak rakyat untuk memilih kepala daerah.
Menurut Agung, pilkada lewat DPRD juga tidak menjawab permasalahan yang timbul akibat pilkada langsung, yakni praktik politik uang atau money politics yang justru berasal dari partai politik dan calon kepala daerah.
“Justru merugikan rakyat. Problemnya kan di hilir, soal money politics salah satunya. Kok di hulu, hak asasi rakyat untuk memilih yang diamputasi?” ujar Agung dikutip Selasa (30/12/2025).
Agung berpandangan, penegakan hukum pemilu dan pengawasan pilkada seharusnya diperkuat, bukan malah mengubah mekanisme pilkada menjadi dipilih DPRD.
Sebab, dia meyakini, kalaupun pilkada dipilih DPRD, maka uang-uang yang awalnya menyasar rakyat malah berpindah ke anggota dewan pemegang suara.
DPR Dukung Usia Pensiun Polisi 60 Tahun
“Saya kira wacana memilih DPRD ini kontraproduktif. Seperti di masa lalu. Praktik kartel dan oligarki politik mengemuka lagi, bahkan menguat,” kata Agung.
