Koma.id – Gaji DPR menjadi perbincangan publik setelah viral bahwa anggota DPR bisa mendapat gaji Rp 3 juta per hari. Benarkah anggota DPR bisa mendapat gaji Rp 3 juta per hari?
Viral gaji DPR muncul setelah anggota DPR RI, TB Hasanuddin menyebut gaji anggota DPR mencapai Rp100 juta per bulan, atau sekitar Rp3 juta per hari. Lalu, beredar kabar bahwa gaji DPR tahun 2025 ini mengalami kenaikan.
Namun, Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah kabar tersebut. Puan menegaskan tidak ada kenaikan gaji pada anggota DPR.
Puan menegaskan nggota DPR mendapat uang kompensasi rumah karena tak lagi mendapat rumah jabatan. Bantahan ini disampaikan Puan Maharani saat menghadiri upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Negara (17/8).
“Tidak ada kenaikan gaji anggota DPR, melainkan uang kompensasi rumah karena anggota DPR sudah tidak mendapat rumah jabatan,” kata Puan.
Heboh “Sale Indonesia” hingga “Buang Rupiah”, Haris Moti: Tidak Membangun Kedaulatan Bangsa
Gaji dan tunjangan DPR RI 2025
Rincian gaji DPR diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Mantan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Beserta Janda/Dudanya.
Gaji anggota DPR terdiri dari tiga kategori, yakni gaji anggota, gaji anggota merangkap wakil ketua, serta gaji anggota merangkap ketua.
Pasal 3 PP tersebut mengatur, gaji pokok dan tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, serta anggota DPD sama dengan milik DPR RI. “Gaji pokok dan tunjangan jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis PP Nomor 58 Tahun 2008.
Rincian gaji pokok DPR meliputi:
– Gaji Ketua DPR RI: Rp 5.040.000
– Gaji pokok Wakil Ketua DPR RI: 4.620.000
– Gaji pokok anggota DPR RI: Rp 4.200.000.
Tunjangan DPR RI
Selain gaji pokok, anggota DPR dan DPD juga mengantongi tunjangan, mulai dari tunjangan melekat, tunjangan kehormatan, hingga uang sidang. Besaran tunjungan tersebut diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR.
Berikut sejumlah tunjangan yang diterima anggota DPR:
1. Tunjangan DPR RI yang melekat per bulan:
– Tunjangan suami atau istri: 10 persen dari gaji pokok atau Rp 420.000
– Tunjangan anak: 2 persen dari gaji pokok atau Rp 84.000 per anak (maksimal dua anak)
– Tunjangan jabatan anggota: Rp 9.700.000
– Tunjangan beras: Rp 30.090 per jiwa (maksimal empat jiwa)
– Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 2.699.813
– Uang sidang/paket: Rp 2.000.000.
2. Tunjangan DPR RI lain per bulan:
– Tunjangan kehormatan: Rp 5.580.000
– Tunjangan komunikasi: Rp 15.554.000
– Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3.750.000
– Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000
– Asisten anggota: Rp 2.250.000.
Jika semua komponen di atas dijumlahkan, seorang anggota DPR dapat membawa pulang uang lebih dari Rp 50 juta per bulan.
