KOMA.ID, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa seruan aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM SI) sudah tidak relevan jika targetnya adalah menentang efisiensi anggaran beasiswa oleh kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini ia sampaikan saat ditanya terkait dengan pendapatnya soal seruan aksi unjuk rasa BEM SI kepemimpinan Herianto.
“Kalau demonya untuk yang beasiswa itu sih sudah tidak relevan ya. Pemerintah kan sudah jawab tuh kalau efisiensi anggaran negara tidak akan berdampak pada biaya pendidikan dan kesehatan,” kata Habib Syakur, Senin (17/2/2025).
Ia malah menduga bahwa ada motif politik lain jika aksi tersebut tetap dilaksanakan. Salah satunya adalah soal penggunaan tagar #AdiliJokowi. Ia menilai bahwa tagar tersebut kini akhirnya menjadi alat politik kelompok pendukung partai tertentu untuk mengusik Jokowi dan pemerintahan Prabowo.
“Saya khawatirnya begitu, isu ini jadi tunggangan politik kelompok yang kontra dengan pak Prabowo, dan benci dengan Pak Jokowi karena ninggalin PDIP,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ai berharap BEM SI lebih bijak lagi dalam melakukan demonstrasi. Sebab, aksi-aksi Mahasiswa tersebut rentan ditunggangi oleh pihak lain yang ingin mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka saja.
“Harapannya sih jangan sampai aksi-aksi suci Mahasiswa ini malah disalahgunakan, akhirnya kepentingan Mahasiswa tidak terlihat, malah cenderung kepentingan eksternal yang menonjol. Ini sangat disayangkan sih ya,” tutur Habib Syakur.
Sebelumnya diketahui, bahwa BEM SI membuat sebuah selebaran instruksi aksi unjuk rasa dengan tema “Instruksi Indonesia Gelap”. BEM SI kepemimpina Herianto tersebut menyerukan kepada seluruh pengurus BEM Si daerah untuk melaksanakan aksi demonstrasi di dua hari, yakni pada hari Senin, 17 atau hari Selasa 18 Februari 2025, dan hari Rabu 19 atau Kamis 20 Februari 2025.
Untuk aksi di hari Senin atau Selasa, aksi dipusatkan di seluruh daerah di Indonesia. Sementara untuk aksi hari Rabu atau Kamis dipusatkan di Jakarta. Hanya saja untuk kawasan nasional, belum ada ketetapan bakal digelar di titik mana.
Dua isu yang disampaikan dalam sebaran Instruksi Indonesia Gelap BEM SI tersebut, yakni ; Adili Jokowi, dan evaluasi total Kabinet Merah Putih.
Selebaran BEM SI tersebut diunggah oleh akun media sosial X yakni @MurtadhaOne1. Postingan tersebut diunggah pada hari Minggu, 16 Februari 2025 pukul 23.47 WIB dan sudah dibagikan oleh 514 akun.
Biaya Pendidikan Tak Kena Efisiensi Negara
Diberitakan sebelumnya, bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tak jadi alami efisiensi imbas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
“Mengenai berita munculnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), kami tegaskan beasiswa KIP tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di Gedung DPR RI Jumat (14/2/2025).
Ia menegaskan bahwa sebanyak 1.040.192 mahasiswa pada tahun anggaran 2025 akan tetap menerima KIP Kuliah. Adapun total anggaran negara untuk KIP Kuliah ini sebesar Rp 14,70 triliun.
Selain KIP Kuliah, bantuan pendidikan lain seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) di bawah Kementerian Agama tetap berjalan.
Begitu juga beasiswa yang disediakan oleh Kemenkeu yakni LPDP. Beasiswa tersebut kini masih berjalan dengan calon penerima sebanyak 40.030 siswa.
