Koma.id, Jakarta – Gelombang penolakan program Transmigrasi di berbagai wilayah oleh mahasiswa dan pemuda Papua terus bergulir dan menyita perhatian publik.
Terbaru, Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Papua atau IMMAPA dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Bali yang menyatakan sikap kepada Pemerintah Republik Indonesia, untuk menolak transmigrasi ke Papua.
IMMAPA dan AMP juga, mendesak pemerintah untuk mencabut dan menolak Otonomi Khusus (Otsus) dan segera menghentikan pembentukan daerah-daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua, dan membuka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua.
Selanjutnya, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah juga menyatakan menolak dengan tegas program transmigrasi ke Tanah Papua yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Pokja Agama MRP Papua Tengah Benny Pakage mengatakan bahwa ada sejumlah alasan yang menjadi dasar pertimbangan penolakan penempatan transmigrasi ke Tanah Papua.
Dimana kata dia program transmigrasi di Tanah Papua sudah terjadi sejak tahun 1902, dimana ketika itu Indonesia di jajah pemerintah kolonial Belanda.
