Koma.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mengeluarkan surat edaran berisi instruksi penegasan terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel.
Surat tersebut, dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya terbit pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.
Surat itu, dikeluarkan usai polemik yang muncul selepas lima tokoh muda Nahdliyin melakukan pertemuan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, dan beredar di media sosial.
“Kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti American Jewish Committee (AJC) sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj,” ujar Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni dalam keterangannya dikutip Sabtu (20/7).
Adapun surat yang dikeluarkan pada periode kepengurusan sebelumnya yakni bernomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M.
Surat itu berisi instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan.
Surat tersebut, kata Amin tidak pernah dicabut dan masih berlaku. Bahkan untuk semakin memperkuat diterbitkan surat bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 itu.
Amin mengatakan, PBNU masih melarang kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya.
“Surat itu tidak pernah dicabut, tidak pernah juga direvisi karena itu sifatnya masih berlaku,” tegasnya.
Amin bercerita yang melatarbelakangi surat tersebut diedarkan kembali adalah setelah adanya kabar terkait lima orang Nahdliyin yang berkunjung menemui Presiden Israel, tanpa sepengetahuan PBNU.
“PBNU hanya kembali me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama, baik pengurus wilayah, cabang sampai ke paling bawah. Termasuk badan otonom dan lembaga-lembaga di lingkungan NU, termasuk perguruan tinggi, ponpes atau madrasah lain itu masih terikat keputusan tersebut,” katanya.
Terkait apakah konsekuensi organisatoris bagi pelanggar surat edaran itu, Amin mengatakan, PBNU akan terus melakukan pembinaan agar dapat mencegah kejadian serupa.
