Koma.id, JAKARTA – Pelopor 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai gerakan sosial yang menolak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program-program kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah anomali dalam tradisi gerakan sosial Indonesia.
Menurut Haris, penolakan terhadap program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, Sekolah Rakyat, dan berbagai program bantuan lainnya bertentangan dengan semangat perjuangan yang selama ini diperjuangkan oleh gerakan sosial.
“Menurut kami, gerakan sosial yang anti-alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, Sekolah Rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat,” kata Haris dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.
Haris menegaskan, apabila ditemukan praktik korupsi dalam pelaksanaan program-program tersebut, maka yang harus diberantas adalah tindak pidana korupsinya, bukan program yang ditujukan untuk masyarakat.
Ia mencontohkan berbagai program bantuan sosial yang telah berlangsung selama bertahun-tahun juga masih menghadapi persoalan korupsi. Namun, menurutnya, hal itu tidak menjadi alasan untuk menghentikan program yang memberikan manfaat kepada rakyat.
“Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haris meminta kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah untuk menawarkan pandangan dan solusi alternatif yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengaku prihatin karena sebagian kelompok mahasiswa dan pengkritik pemerintah justru menolak kebijakan yang menurutnya berpihak kepada masyarakat.
“Kami prihatin karena gerakan kelompok mahasiswa dan para pengkritik justru anti terhadap kebijakan yang pro-rakyat. Pandangan mereka justru mengadopsi pandangan kaum neoliberal yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan dan bakar anggaran,” kata Haris.
Selain itu, Haris juga menyoroti sejumlah slogan yang belakangan muncul di ruang publik, seperti “Indonesia Bangkrut”, “Sale Indonesia”, “Indonesia Gelap”, “Kabur dari Indonesia”, hingga “Buang Rupiah”. Ia menilai narasi tersebut tidak sejalan dengan tradisi gerakan sosial Indonesia yang selama ini menawarkan gagasan alternatif untuk memperkuat kemandirian bangsa.
Menurut Haris, sejarah perjuangan nasional justru menunjukkan lahirnya narasi-narasi yang membangkitkan optimisme dan semangat kemerdekaan. Ia mencontohkan pledoi “Indonesia Merdeka” yang disampaikan Mohammad Hatta pada 1928 dan pledoi “Indonesia Menggugat” yang dibacakan Soekarno pada 1930 sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme.
Haris menilai semangat kemandirian ekonomi yang dahulu menjadi bagian dari perjuangan para pendiri bangsa kini kembali dihidupkan melalui berbagai kebijakan pemerintah.
Ia menyebut Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional, termasuk melalui upaya memperkuat penerimaan negara dan menutup berbagai celah kebocoran ekonomi.
“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing,” ujarnya.
Haris juga menilai sebagian kritik yang berkembang saat ini tidak lagi berfokus pada perdebatan gagasan atau kebijakan, melainkan telah bergeser menjadi serangan terhadap pribadi Presiden. Menurutnya, tradisi gerakan sosial seharusnya tetap mengedepankan adu gagasan dan menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi bangsa.
Ia menegaskan bahwa gerakan sosial yang kuat adalah gerakan yang mampu menghadirkan antitesis dan alternatif kebijakan, bukan sekadar membangun narasi pesimisme terhadap masa depan Indonesia.
