Gulir ke bawah!
Hukum

50 Massa Aksi Desak Polri Tangkap Hasto Kristiyanto Dugaan Sebar Berita Hoaks

131
×

50 Massa Aksi Desak Polri Tangkap Hasto Kristiyanto Dugaan Sebar Berita Hoaks

Sebarkan artikel ini
Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Pemilu Damai
Puluhan massa aksi dari Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Pemilu Damai melakukan aksi damai di depan Mabes Polri pada hari Kamis (21/3/2024).

JAKARTA, KOMA.ID – Sebanyak 50 massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Pemilu Damai menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Polri segera melakukan tindakan hukum terhadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

“Kami Koalisi Aksi Masyarakat Peduli pemilu Damai ingin mendesak kasus pelanggaran penyebaran hoaks Hasto Kristiyanto yang menyebut pemilu sudah diketahui hasilnya sebelum pemilihan,” kata koordinator aksi, Levy Zahira dalam orasinya di atas mobil komando di depan Mabes Polri, Kamis (21/3).

Silakan gulirkan ke bawah

Menurutnya, ujaran Hasto yang menyebut bahwa hasil pemilu sudah diketahui sebelum proses pemungutan suara bisa memicu kegaduhan publik. Apalagi hal semacam itu disampaikan Hasto dengan sangat sadar.

“Ketika diwawancara oleh Media Liputan 6, Hasto Kristiyanto tidak berbicara dengan data dan fakta, tudingan itu dikatakan Hasto hanya berupa berita hoaks,” ujarnya.

Selain soal tudingan bahwa hasil pemilu sudah diketahui sebelum pemungutan suara, massa aksi juga menyinggung tentang ujaran Hasto yang menyebut ada aparat Kepolisian yang diduga mengintimidasi kader PDIP sekaligus kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut, sehingga pemilu disebut berlangsung curang.

Jika memang benar ada intimidasi dari pihak aparat negara terhadap kader PDIP seperti yang disampaikan itu, maka seharusnya Hasto lebih memilih melaporkannya kepada aparat yang berwajib, bukan membuat narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga berpotensi memicu kegaduhan publik dan disintegrasi bangsa.

“Maka kami mendukung Polri untuk menangkap Hasto Kristiyanto karena dia harus tanggung jawab atas tuduhan pemilu curang tanpa bukti itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Levy menyebut bahwa Hasto diduga melakukan pelanggaran hukum yang berdampak cukup berat jika diterapkan. Yang mana Hasto bisa dijerat dengan Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bunyi Pasal 14 :
(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Bunyi Pasal 15 :
Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

“Hasto Kristiyanto bisa dikenakan pasal berlapis, pasal hoax dan ujaran kebencian yang ancamannya maksimal 10 tahun,” tuturnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.