Koma.id – Pemerintah harus memastikan jalannya demonstrasi massa yang menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan kondusif.
Demikian kata Pengamat Komunikasi Politik Antonius Benny Susetyo dalam keterangannya pada Selasa (19/3/2024).
“Jangan sampai benturan terjadi karena komunikasi tersumbat,” katanya.
Menurut Benny, demonstrasi merupakan bagian dari hak untuk berdemokrasi milik masyarakat yang harus dilindungi.
Hak tersebut harus disalurkan agar masyarakat dapat mengutarakan aspirasi dan kritiknya kepada pemerintah. Aksi demonstrasi justru akan berubah menjadi anarkis jika pemerintah memakai alat negara untuk menghalangi masyarakat menggunakan hak tersebut.
Benny menilai potensi kekerasan dalam aksi massa memprotes hasil Pemilu 2024 sangat kecil.
Namun demikian, dia meminta pemerintah membentuk ruang dialog di mana (KPU) sebagai penyelenggara bisa menjelaskan seluruh unsur yang dianggap janggal selama proses pemilu.
Dengan demikian, dia meyakini hak demokrasi masyarakat akan tetap terjaga tanpa adanya aksi kekerasan dan pertumpahan darah.
