Pekalongan – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan organisasi yang dia pimpin bersikap netral terkait hak angket.
Hak angket bakal diusulkan oleh PDI Perjuangan dkk di DPR guna membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Ya, kami netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu,” ujar Haedar seusai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore (23/2).
Walakin, dia menyebut bila memang ada masalah-masalah, seperti penyimpangan dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.
Haedar mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia, karena dalam sebuah pertandingan mana pun harus ada yang menang dan kalah.
“Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jemawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun, lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi,” tuturnya.
Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama, yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.
“Jadi, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tetapi berpolitik berkebangsaan,” ucap Haedar Nashir.
Dia juga menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.
“Kami akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa,” tuturnya berpesan.
