Jakarta – Langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana DPR untuk menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah salah satu kementerian mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Dukungan datang dari tokoh ormas besar seperti PP Muhammadiyah dan PBNU
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu tidak sejalan dengan arah reformasi nasional pasca-1998. Menurutnya, reformasi justru menempatkan institusi strategis negara berada langsung di bawah Presiden demi efektivitas koordinasi dan akuntabilitas. Ia menegaskan, alih-alih mengubah struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya fokus pada penguatan dan konsolidasi reformasi*yang telah berjalan. Perubahan struktural dinilai berpotensi memunculkan persoalan baru yang tidak substantif.
Sementara itu, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) juga menyatakan dukungannya agar Polri tetap berada di bawah Presiden. Ia menilai penolakan Kapolri terhadap wacana pembentukan “Menteri Kepolisian” merupakan sikap tepat untuk menjaga independensi dan marwah Polri.
Menurutnya, penempatan Polri di bawah kementerian bukan sekadar persoalan struktur, tetapi menyangkut garis kendali yang berpotensi membuka ruang tarik-menarik kepentingan politik.
