Koma.id – Masyarakat Tanah Air yang mengikuti gerakan Boikot, Divestasi dan Saksi (BDS) diimbau untuk berhati-hati agar kegiatan tersebut tidak salah alamat. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI, Maruf Amin menyusul kemungkinan adanya produk lokal yang justru terkena boikot.
“Yang dikhawatirkan oleh wakil presiden adalah jangan sampai melakukan boikot yang salah alamat,” kata Jurubicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi dala keterangan tertulisnya, Sabtu (25/11).
Pemerintah, kata dia, berencana mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kementerian terkait, seperti perdagangan, industri dan ekonomi untuk memberikan bimbingan mengenai produk-produk yang diboikot.
Sebab Wapres khawatir, gerakan boikot yang salah sasaran berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran. Hal tersebut berkaitan dengan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mungkin terjadi akibat gerakan boikot.
“Jadi saya harus dipilah mana pemboikotan itu mesti dilakukan, mana negara yang juga selama ini berdiplomasi dengan baik. Tetapi di sisi yang lain, jangan menimbulkan korban-korban yang tidak kita inginkan bersama,” katanya.
DPR RI Dorong Kepastian Kerja PPPK
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengamini gerakan BDS dilakukan untuk melemahkan perekonomian Israel. Gerakan merupakan bentuk simpati dan kemarahan publik menyusul agresi militer Israel ke tanah Palestina.
Namun demikian, perlu ada kejelasan atas produk-produk yang dinilai memiliki afiliasi terhadap Israel. Menurutnya, semua pihak harus mengidentifikasi secara jelas agar jangan sampai ada produk dalam negeri yang justru terkena boikot.
“Ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan bagian dari persaingan dagang, akhirnya ‘sudah ini produk yang Israel’, sehingga kemudian dimanfaatkan untuk menjatuhkannya,” katanya.
Salah satu korban dari momentum BDS adalah Aqua yang dituding sebagai produk terafiliasi Israel. Padahal, Aqua merupakan produk yang sepenuhnya berisi tenaga kerja dan sumber daya Indonesia.
