KOMA.ID – Banyaknya pemberitaan tentang keharusan membayar ratusan juta rupiah untuk bisa masuk Polisi membuat Willy Prakarsa juga gerah. Menurutnya, ini adalah bagian dari sisi buruk adanya oknum polisi nakal yang justru membuat citra institusi Kepolisian tercoreng.
Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 1998 (JARI 98) tersebut melihat bahwa prosedur semacam itu bukan formal, namun celah yang dilakukan oleh oknum nakal untuk kepentingan pribadi.
“Itu tadi manusia tidak ada yang sempurna dan setiap organisasi tidak ada kesempurnaan,” kata Willy dalam podcast bersama Koma.id, Senin (10/7).
SPEDA Ingatkan Gerakan Mahasiswa Jangan Terseret Isu Viral, Soroti Pentingnya RUU Perampasan Aset
Kemudian, aktivis 98 ini pun menyebut bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memberantas perilaku buruk anggotanya tersebut.
Sehingga sebagai unsur masyarakat, Willy mengapresiasi langkah Kapolri untuk mengembalikan citra buruk korpa Bhayangkara yang dicoreng oleh oknum anggotanya sendiri yang nakal dan tidak bijak.
Hal ini sekaligus ia memberikan contoh adanya tukang bubur kacang hijau di Cirebon yang diminta uang hingga Rp310 juta agar anaknya bisa masuk Polisi. Uang itu dimunta oleh mantan Kapolsek Mundu berinisial AKP SW. Dan saat ini, oknum polisi tersebut sudah dilakukan penempatan khusus (patsus) untuk diproses oleh Propam Polri.
“Inilah bukti Polri PRESISI dengan transparansinya, dan beliau mencoba untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” ujarnya.
Bagi Willy, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terus berusaha menerapkan konsep PRESISI. Ia yakin dengan semua keluhan publik yang ada, Polri tak segan untuk menindak anggotanya yang membandal.
“Inilah bukti Polri PRESISI, tidak main-main. Kalau memang bersalah dan bukti ada, ya pasti akan digebrak oleh beliau,” tandasnya.
