KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai desakan PKB agar PDIP memperjelas posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik menuju 2029.
Menurut Arifki, selama ini PDIP berada pada posisi yang relatif menguntungkan. Di satu sisi, PDIP dapat mengkritik pemerintah ketika muncul kebijakan yang mendapat penolakan publik. Namun di sisi lain, komunikasi politik dengan pemerintah tetap terjaga dengan baik.
“Posisi seperti ini membuat PDIP memiliki ruang gerak politik yang lebih fleksibel dibandingkan partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet. Ketika ada kebijakan yang tidak populer, PDIP bisa mengambil jarak. Tetapi ketika ada momentum politik yang menguntungkan, PDIP tetap memiliki akses komunikasi dengan pemerintah,” kata Arifki, Sabtu (20/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut juga membuat PDIP berpeluang menyerap sebagian ceruk pemilih yang kritis terhadap pemerintah. Sementara partai-partai koalisi harus ikut menanggung konsekuensi politik dari berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Arifki menilai semakin lama PDIP mempertahankan posisi politik yang fleksibel tersebut, semakin tinggi pula nilai tawar politik partai berlambang banteng itu dalam konfigurasi kekuasaan nasional.
“Posisi tawar PDIP berpotensi semakin mahal karena tetap menjadi faktor yang diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun partai-partai koalisi. Situasi ini tentu membuat partai-partai yang sudah berada di dalam pemerintahan harus terus menghitung berbagai kemungkinan perubahan peta politik ke depan,” ujarnya.
Karena itu, Arifki melihat pernyataan PKB bukan sekadar meminta kejelasan sikap PDIP.
“Hal itu mencerminkan kegelisahan sebagian partai koalisi terhadap meningkatnya daya tawar politik PDIP yang saat ini berada di luar pemerintahan tetapi tetap memiliki akses dan pengaruh dalam dinamika politik nasional,” pungkas Arifki.
