Koma.id– Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, meminta BEM Bersatu untuk tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar terkait dugaan keterlibatan PDI Perjuangan dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Senin (15/6/2026).
“Iya, jangan main-main tuduh,” kata Guntur dikutip.
Qodari: Tuntutan Hentikan MBG Salah Besar
Pernyataan tersebut disampaikan Guntur sebagai respons atas konferensi pers BEM Bersatu yang digelar pada Selasa (16/6), di mana kelompok mahasiswa itu menuding adanya keterlibatan PDIP di balik gerakan demonstrasi mahasiswa.
Dalam konferensi pers tersebut, BEM Bersatu menyoroti sosok mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang disebut sebagai salah satu aktor dalam aksi massa. Mereka juga mengaitkan kendaraan yang digunakan Tiyo dengan Siti Nuraeni, yang diketahui merupakan adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.
Tak hanya itu, BEM Bersatu turut menghubungkan Setyo Sularso dengan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa yang pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024. Sementara Ganjar sendiri merupakan kader PDI Perjuangan yang diusung partai tersebut pada kontestasi politik nasional lalu.
Kehadiran politisi PDIP Andi Widjajanto di sekitar lokasi demonstrasi juga disebut-sebut sebagai salah satu alasan BEM Bersatu mengaitkan aksi mahasiswa dengan kepentingan partai politik.
Menanggapi hal itu, Guntur menilai tuduhan tersebut tidak semestinya disampaikan tanpa bukti yang jelas. Ia bahkan menyinggung bahwa publik juga bisa mempertanyakan sumber pendanaan BEM Bersatu saat menggelar konferensi pers.
“Nanti juga akan bertanya, darimana dana BEM Bersatu itu bikin konferensi pers? Tempat dan konsumsi nyewa juga, kan,” kata Guntur.
Guntur menegaskan bahwa fokus utama yang seharusnya dibahas adalah substansi tuntutan mahasiswa, bukan mengalihkan isu dengan mengaitkannya pada kepentingan politik tertentu.
Menurutnya, sejumlah kritik yang disampaikan mahasiswa, seperti persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga isu supremasi sipil, merupakan persoalan nyata yang dirasakan masyarakat.
