KOMA.ID, JAKARTA – Juru Bicara DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengungkapkan pesan yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada kader-kader Partai Gerindra dalam menghadapi kritik maupun serangan terhadap pemerintah.
Merespons polemik kritik Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, Bahtra menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah menganggap kritik sebagai ancaman bagi demokrasi. Sebaliknya, kritik dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol agar pemerintah tetap berjalan di jalur yang benar.
SPEDA Ingatkan Gerakan Mahasiswa Jangan Terseret Isu Viral, Soroti Pentingnya RUU Perampasan Aset
Menurut Bahtra, Prabowo secara konsisten meminta para kadernya untuk tidak membalas kritik dengan kemarahan atau serangan balik.
“Pak Prabowo sangat egaliter terkait semua masukan-masukan. Beliau selalu mengingatkan kita terutama kepada Partai Gerindra, setiap kami dipanggil kita selalu diingatkan tidak apa-apa kita dihina sama orang, tidak apa-apa dikritik sama orang, tetapi kita harus membalas kritikan-kritikan mereka dengan kebaikan-kebaikan dan tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Bahtra, Kamis (18/6/2026).
Ia menilai sikap tersebut menunjukkan komitmen Prabowo untuk tetap terbuka terhadap berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat, termasuk kritik keras terhadap pemerintah.
Bahtra mengatakan Presiden bahkan kerap menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi dan dapat menjadi masukan berharga untuk memperbaiki kebijakan publik.
“Setiap pandangan, kritikan, masukan, ataupun berbeda pendapat itu sesuatu yang wajar dan tidak jadi masalah dan Pak Prabowo juga sering menyampaikan bahwa itu baik bagi demokrasi kita,” ujarnya.
Meski demikian, Bahtra mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tetap perlu dibarengi dengan etika dan penghormatan terhadap martabat orang lain. Ia berharap kritik yang disampaikan publik lebih menitikberatkan pada substansi persoalan dibanding menyerang pribadi seseorang.
“Kita sepakat bahwa boleh kita berdialektika, boleh kita berbeda pandangan, boleh kita melakukan kritik, tetapi jangan merendahkan personal seseorang. Bagi kami lebih substantif,” katanya.
Menurut Bahtra, pemerintah justru membutuhkan kritik dan masukan dari masyarakat agar berbagai program prioritas Presiden Prabowo dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Negara membutuhkan itu dalam rangka untuk mengontrol agar pemerintah tetap di jalur yang benar, di rel yang benar, dan tentu agar program-program pemerintah terutama program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo bisa lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Namun demikian, ia menegaskan kualitas demokrasi akan semakin baik apabila kritik disampaikan secara santun dan bertanggung jawab, tanpa disertai penghinaan terhadap pihak yang berbeda pandangan.
