KOMA.ID, JAKARTA – Dosen sekaligus aktif dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun setuju dengan argumentasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tentang alasan mengapa mereka enggan berdemonstrasi di DPR RI maupun di Istana Negara Jakarta.
Alasan utama yang ia tangkap adalah, Mahasiswa sudah tidak lagi percaya dan lelah dengan sikap para anggota dewan serta kalangan eksekutif yang cenderung enggan mengakomodir tuntutan dan kritik yang selama ini mereka lontarkan.
“Karena mereka sudah terlalu banyak dikecewakan oleh DPR, Mas. Mereka terlalu banyak dikecewakan oleh Istana,” kata Ubed dalam talkshow Rakyat Bersuara seperti dikutip, Rabu (17/6/2026).
Komdigi Tegaskan PP TUNAS Bukan Larang Anak Berinternet, tapi Lindungi dari Risiko Digital
Berbagai tuntutan dan koreksi Mahasiswa cenderung tidak digubris oleh para pemangku kebijakan menjadi alasan yang sangat konkret dan masuk akal mengapa mereka memilih demonstrasi di lokasi yang tidak ada kaitannya dengan kantor-kantor para pemangku kebijakan. Faktanya kata Ubed, bahwa banyak regulasi yang ditentang Mahasiswa tetap diketok oleh DPR RI dan pemerintah, sebut saja UU KPK hingga Omnibus Law UU Ketenagakerjaan.
Bundaran HI yang ada di kawasan MH Thamrin – Sudirman adalah lokasi yang sangat strategis untuk menggalang kesadaran kolektif dengan masyarakat agar satu suara dan satu sikap.
“Nah, terlalu banyak mengecewakan mahasiswa dan orang banyak, itu membuat mereka tidak layak lagi disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, mungkin ada benarnya kalau orang mengatakan dewan penghianat rakyat, kalau kemudian terus-menerus tidak didengar di sana. Berkali-kali mahasiswa demo ke istana, mentoknya di patung kuda,” tandasnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menjelaskan secara konkret mengapa pihaknya memilih melakukan demonstrasi di kawasan Bundaran HI. Satu alasannya karena ia ingin rakyat mendengar dan memahami apa yang menjadi tuntutan mereka. Serta bisa bersama-sama bersuara dan berjuang untuk melakukan koreksi agar pemerintahan berjalan dengan baik dan benar menurut mereka.
“Ini kan kita agar kita sebagai sesama rakyat bersatu untuk menuntut hak kita, pada fakta sekarang kan hak kita sekarang direbut oleh pemerintah begitu kan,” kata pria yang karib disapa Athof.
Masih dalam kesempatan tersebut, Athof pun sembari memberikan saran kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, agar melakukan beberapa hal krusial dan penting menurut Mahasiswa. Pertama adalah melakukan moratorium atau menghentikan sementara sembari melakukan pembenahan yang lebih komprehensif terhadap dua program prioritas, yakni ; Makan Bergizi Gratis (MBG), dan juga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sebab terlalu banyak catatan kritis terhadap dua program mercusuar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini yang dirasa wajib dilakukan evaluasi menyeluruh.
Selain itu, dalam rangka melakukan efisiensi baik sistem birokrasi pemerintahan dan juga tata kelola anggaran, Athof pun menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi kabinetnya agar lebih dipangkas kuantitasnya.
“Bahwa pemerintah harus punya sense of crisis, dan harus punya empati kepada masyarakat banyak, dan juga publik dengan cara apa, simple kok. Ada dua hal yang paling fatal yang paling vital, yang pertama adalah berhentikan dulu program prioritas pemerintah utamanya MBG, Kopdes dan lain halnya, serta rampingkan kabinet pemerintah, agar banyak anggaran yang untuk dikeluarkan hal tersebut dapat digunakan untuk program-program yang membantu secara langsung kebutuhan masyarakat banyak begitu,” papar Athof.
