Koma.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang selalu membawa opini publik kalau bakal capres Anies Baswedan akan dijegal untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.
Menurut dia, bila jagoannya itu memiliki prestasi, seharusnya Partai NasDem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak perlu takut.
Hasto mencontohkan seperti Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan capres di Tahun 2014 lalu.
Saat itu mengalami banyak upaya penjegalan, namun rakyat tetap memilih Jokowi karena memiliki kinerja dan prestasi yang baik.
“Terjadi bounding (ikatan) kalau kata Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan pada ujian, tetapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan seolah-olah seperti ujian,” kata Hasto di sela-sela acara Rakernas III PDI-P, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).
Ia menyatakan, PDI-P tidak pernah melakukan penjegalan lawan politik termasuk Anies dan koalisinya.
Terlebih, kata dia, kinerja Anies selama memimpin DKI Jakarta kurang memuaskan dan tidak berprestasi.
“Ketika sosok itu tidak punya banyak prestasi, kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar. PDI-P tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah,” kata dia.
Hasto menegaskan, PDI-P sendiri telah mengalami berbagai ujian penjegalan, termasuk Megawati Soekarnoputri dihambat kepemimpinannya melalui Kongres Luar Biasa dan Kantor PDIP Jalan Diponegoro dulu pernah diserang.
“Ketika pemimpin bergerak dengan keyakinan mengakar ke rakyat, seluruh hambatan tidak mampu menggulung keyakinan dari pemimpin. Itu pelajaran terbaik. Itu dilakukan Bung Karno, Bu Mega, presiden Jokowi dan Pak Ganjar,” kata Hasto.
Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari partainya, Nasdem dan PKS solid untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024.
Menurut dia, dugaan Anies akan dijegal untuk maju dalam pesta demokrasi tak berasal dari internal koalisi, melainkan pihak eksternal.
“Isu penjegalan (Anies), kriminalisasi dan sebagainya tak muncul dari ruang hampa. Indikasi-indikasinya ada,” kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (2/6).
