Koma.id – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Anies selama ini diketahui memiliki pandangan berbeda dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
PDIP juga menilai langkah Nasdem sebagai partai koalisi pemerintah itu dinilai sesuai etika politik usai mencapreskan Anies.
“Kami tegaskan, PDI Perjuangan tidak akan mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa, hanya untuk partai politik pengusung Presiden Jokowi – Wakil Presiden Maruf Amin kan terikat etika politik,” kata Haso di Kampus YGM, Senin (10/10/2022).
Etika politik yang dimaksud Hasto adalah partai pengusung Jokowi berkewajiban mendorong keberhasilan program pemerintah selama lima tahun ke depan.
Hasto mencontohkan, satu contoh besar perbedaan pandangan Jokowi dengan Anies Baswedan tak lain terkait dengan rencana besar pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan.
DPR Dukung Usia Pensiun Polisi 60 Tahun
Sementara Anies, kata Hasto, menghendaki ibu kota tetap di DKI Jakarta.
Kata Hasto, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan menjadi cita-cita besar pemerintahan di bawah Jokowi. Sebab, dalam konteks koridor strategis, ujar Hasto, Kalimantan menggambarkan suatu imajinasi geopolitik yang senafas dengan yang dipikirkan presiden pertama Soekarno dalam menghadapi masa depan di kawasan Asia Pasifik.
“Dengan pertimbangan seperti itu, maka (partai pengusung Jokowi) seyogyanya jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya pandangan kebijakan berbeda dengan Pak Jokowi. Ini akan kontradiktif,” kata Hasto.
