Koma.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilainya semakin mengkhawatirkan di tengah berbagai tekanan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan amanat dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026). Dalam pidatonya, Hasto mempertanyakan sejauh mana demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang dijalankan saat ini mampu mewujudkan cita-cita keadilan sosial sebagaimana digagas Presiden pertama RI, Soekarno.
Menurut Hasto, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan adanya tekanan yang perlu mendapat perhatian serius. Ia menyinggung defisit transaksi berjalan pada kuartal I 2026, keseimbangan primer yang masih negatif, hingga meningkatnya ketergantungan terhadap pembiayaan utang.
“Kita menghadapi persoalan yang serius di bidang fiskal, moneter, dan sektor riil. Negara harus mampu membangun ketahanan fiskal yang kuat agar tidak terus bergantung pada pembiayaan utang baru untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo,” kata Hasto.
Ia juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang menurutnya tidak semata-mata dipengaruhi faktor eksternal, melainkan turut mencerminkan persoalan struktural dalam perekonomian nasional serta menurunnya tingkat kepercayaan pasar.
Karena itu, Hasto mendorong perlunya rekonsolidasi fiskal melalui konsep Fiscal Resilience atau ketahanan fiskal yang selama ini diusung PDIP. Menurutnya, ketahanan fiskal penting agar negara memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan menghadapi berbagai gejolak ekonomi global.
Selain menyoroti kondisi fiskal, Hasto menilai masyarakat saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Ia menyebut kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, meningkatnya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai persoalan yang harus segera diatasi pemerintah.
“Rakyat menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Harga pangan meningkat, lapangan kerja sulit, dan gelombang PHK masih terjadi di berbagai sektor,” ujarnya.
Pernyataan Hasto muncul di tengah perdebatan mengenai kondisi APBN 2026. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah masih menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi global, gejolak harga komoditas, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional.
Pemerintah sendiri sebelumnya menegaskan kondisi APBN tetap terjaga dan menjadi instrumen utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah terus berupaya menjaga defisit fiskal dalam batas aman serta memastikan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap terkendali.
Meski demikian, Hasto mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Ia menilai APBN harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.
Menurutnya, semangat Pancasila harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi agar pertumbuhan yang dicapai tidak hanya dinikmati segelintir kelompok, melainkan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
