Koma.id – PDI Perjuangan (PDIP) membantah keras tudingan aliansi BEM Bersatu yang mengaitkan partai tersebut dengan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, serta sejumlah aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengkritik kebijakan pemerintah.
Juru Bicara DPP PDIP, Mohamad Guntur Romli, menegaskan partainya tidak memiliki hubungan organisatoris maupun keterlibatan dalam aktivitas politik yang dilakukan Tiyo maupun kelompok mahasiswa yang belakangan aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
Menurut Guntur, tudingan yang dilontarkan BEM Bersatu didasarkan pada asumsi yang tidak berdasar dan hanya mengandalkan hubungan kekerabatan pemilik kendaraan yang digunakan Tiyo dalam aktivitasnya.
“Logika yang dipakai sangat dipaksakan. Hanya karena pemilik mobil memiliki hubungan keluarga dengan kader PDIP lalu dianggap seluruh aktivitas mahasiswa tersebut didanai atau digerakkan PDIP. Itu sesat pikir dan cocoklogi,” kata Guntur dalam keterangannya, dikutip Kamis (18/6/2026).
Pernyataan tersebut merupakan respons atas tudingan sejumlah pihak yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa, termasuk penolakan terhadap Program MBG, dengan kepentingan politik tertentu. Narasi tersebut menguat setelah muncul polemik mengenai dugaan pemasangan alat pelacak pada mobil yang digunakan Tiyo Ardianto usai mengikuti aksi Gejayan Memanggil di Yogyakarta.
Guntur menegaskan PDIP tidak pernah mendanai, memfasilitasi, maupun menunggangi gerakan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa memiliki independensi dan kemampuan untuk menyampaikan sikap politiknya sendiri tanpa harus dikaitkan dengan partai politik tertentu.
“Gerakan mahasiswa memiliki sejarah panjang sebagai gerakan moral dan sosial yang independen. Tidak tepat jika setiap kritik kepada pemerintah langsung dianggap sebagai operasi politik partai tertentu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberadaan aliansi BEM Bersatu yang belakangan mengeluarkan sejumlah pernyataan terkait aksi mahasiswa. Menurut Guntur, sejumlah organisasi mahasiswa dan BEM kampus yang namanya sempat dicantumkan dalam aliansi tersebut justru telah menyatakan tidak terlibat dan membantah menjadi bagian dari gerakan tersebut.
Karena itu, PDIP meminta publik lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang berkembang di media sosial maupun ruang publik terkait gerakan mahasiswa.
“Jangan sampai ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat mahasiswa dirusak oleh narasi yang menyudutkan atau mengait-ngaitkan mereka dengan kepentingan politik tanpa bukti yang jelas,” kata Guntur.
Polemik mengenai Tiyo Ardianto sebelumnya mencuat setelah mantan Ketua BEM UGM tersebut mengaku menemukan alat pelacak elektronik yang terpasang di bawah mobil yang digunakannya. Temuan itu terjadi setelah ia menerima notifikasi mencurigakan di telepon genggamnya dan merasa mendapat pengawasan akibat aktivitas kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Kasus tersebut memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok mahasiswa. Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan pemasangan alat pelacak tersebut karena dinilai berpotensi melanggar privasi serta mengancam kebebasan sipil.
Di tengah polemik itu, muncul tudingan yang mengaitkan Tiyo dengan PDIP melalui hubungan keluarga pemilik kendaraan yang digunakannya. Namun, PDIP menegaskan hubungan kekerabatan seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan partai dalam aktivitas politik maupun gerakan mahasiswa.
Partai berlambang banteng itu juga menegaskan dukungannya terhadap kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, dan hak mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
