KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama menyampaikan bahwa Polri adalah sebuah organisasi yang sangat penting bagi Indonesia. Karena institusi tersebut menjadi afirmasi langkah negara menghadirkan keamanan dan ketertiban nasional.
“Prinsip dasar menjaga ketertiban dan melindungi warga tetap menjadi inti dari peran kepolisian secara global,” kata Haris dalam siaran persnya, Selasa (14/10/2025).
Berdasarkan hasil karya reformasi, Kepolisian Republik Indonesia saat ini berada langsung di bawah kendali Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Menurut Haris, hal ini merupakan desain organisasi yang ideal bagi Indonesia sekarang.
“Di Indonesia polri berada di bawah langsung Presiden. Hemat saya, desain struktur ini didasarkan pada fakta pluralitas Indonesia dan kondisi geografis. Desain ini pula yang membuat Polri berhasil mengamankan sejumlah uang negara dan ratusan juta rakyat Indonesia dari berbagai ancaman,” ujarnya.
Sepanjang perjalanan Polri yang saat ini langsung berada di bawah Presiden membuat banyak upaya menjaga kamtibmas dapat dilakukan secara efektif. Karena Kapolri akan langsung melaporkannya kepada Kepala Negara, tidak melalui hirarki yang terlalu panjang, misalnya ketika ditepatkan di bawah komando Kementerian atau lembaga lain.
“Tugas dan tanggung jawab Polri pada Presiden begitu besar, mengingat tantangan yang dihadapi cukup beragam dan kompleks di tengah kehidupan masyarakat plural. Dari Sabang sampai Merauke,” paparnya.
Persoalan agenda reformasi Kepolisian yang saat ini muncul pasca peristiwa bulan Agustus 2025 yang menyudutkan Polri, karena dipandang telah melakukan kesalahan fatal dalam pengamanan aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan hingga memicu korban jiwa dari pengemudi ojek online, Haris memiliki pandangan lain.
Menurutnya, agenda reformasi Polri tersebut muncul bukan tiba-tiba, melainkan ada rentetan peristiwa yang akhirnya diduga menjadi agenda pihak lain untuk menjaga stabilitas Korps Bhayangkara itu.
“Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan hajat masyarakat, Polri selalu menjadi target hinaan dan makian. Keadaan ini memang terasa sangat menyakitkan. Bahkan seringkali ada penggiringan opini negatif yang menyudutkan,” tukas Haris.
Padahal jika melihat aspek yang lebih luas, persoalan kesalahan sudah dilakukan upaya perbaikan bahkan tindakan hukum kepada anggota yang dinilai bersalah, tentu hal itu akan sangat kecil ketimbang apa yang sudah Polri lakukan selama ini dalam hal pengamanan masyarakat, pelayanan dan perlindungan publik, hingga penegakan hukum.
“Hampir kita lupa, bahwa ada sejumlah kasus besar berhasil diungkap oleh Polri. Sepanjang tahun ratusan miliar uang korupsi diselamatkan. Puluhan ribu kasus telah ditangani dengan tegas dan terang. Perdetik ini Polri telah berhasil menyelamatkan uang negara cukup signifikan dengan jumlah triliunan,” ujarnya.
Maka dari itu, kritik yang membangun sangat dibutuhkan, namun jangan sampai malah mendiskreditkan dan melemahkan institusi tersebut. Sebab kata Haris, negara sangat membutuhkan Kepolisian dengan segala peran dan tanggung jawab mereka kepada bangsa dan negara.
“Andai tidak ada Polri, mungkin aparat hukum lain kewalahan hadapi sejumlah kasus korupsi yang merugikan rakyat dan negara yang terjadi setiap tahun. Andai tidak ada Polri, mungkin kasus kejahatan narkoba akan menghancurkan seluruh generasi masa depan Indonesia. Ada sekitar puluhan ribu kasus narkoba menghantam anak bangsa. Ada ratusan miliar uang telah diselamatkan,” papar Haris.
“Andai tidak ada Polri, mungkin kasus-kasus judol akan membawa anak Indonesia di ambang kehancuran. Ada ratusan triliunan uang diselamatkan. Berbagai macam kasus dan kriminal ini, tanpa Polri akan sulit bangsa ini menjadi bangsa maju. Semua ini bisa diatasi dan dikurangi karena ada penindakan hukum dari Polri yang berada di bawah langsung Presiden,” sambungnya.
Bahkan lebih dari itu, Haris Pertama menilai jika seandainya tidak ada Polri, mungkin saja tidak ada investor yang berminat untuk bekerja sama dan berinvestasi di Indonesia, karena stabilitas nasional tidak stabil.
“Semua itu, karena ada Polri yang melakukan penindakan hukum secara tegas sebagai upaya memastikan stabilitas nasional terjaga. Kita bayangkan, andai sejumlah aksi demonstrasi tidak dapat dikendalikan akibat dari provokasi dan adu domba dan stabilitas nasional terganggu, investor mana yang minat simpan uang di Indonesia?,” terangnya.
Maka dari itu, ia mengajak masyarakat untuk bijak dalam memandang situasi, khususnya ketika berhadapan dengan narasi yang mendiskreditkan Kepolisian Republik Indonesia.
“Ironisnya, bagi sebagian kecil menganggap Polri adalah institusi yang buruk di seluruh dunia. Semua kebaikan dan kontribusi positif Polri seperti hilang ditelan bumi hanya karena ada satu peristiwa yang di lakukan oleh oknum Polri,” pungkas Haris.
