Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Edi Hasibuan: Mutasi Besar-besaran Polri untuk Penyegaran Jangan Dipolitisasi

×

Edi Hasibuan: Mutasi Besar-besaran Polri untuk Penyegaran Jangan Dipolitisasi

Sebarkan artikel ini
Edi Hasibuan: Mutasi Besar-besaran Polri untuk Penyegaran Jangan Dipolitisasi
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) dan Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Kepolisian dan Kriminologi , Dr. Edi Hasibuan. (Foto/Istimewa)

Koma.id – Mutasi besar-besaran di tubuh Polri dinilai sebagai bagian dari kebutuhan organisasi untuk menjaga efektivitas kerja, memperkuat regenerasi kepemimpinan, sekaligus memberikan penyegaran di sejumlah posisi strategis.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI), Dr. Edi Saputra Hasibuan, mengatakan rotasi dan mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi sebesar Polri.

Silakan gulirkan ke bawah

Menurutnya, kebutuhan mutasi semakin penting karena terdapat sejumlah perwira yang memasuki masa pensiun maupun mendapat penugasan di kementerian dan lembaga lain.

“Mutasi ini bagian dari kebutuhan organisasi. Ada yang pensiun, ada yang mendapat penugasan lain, sementara jabatan strategis harus tetap terisi,” kata Edi, Senin (5/10/2026).

Edi yang juga merupakan Penasihat Ahli Kapolri itu menilai pengisian sejumlah jabatan melalui promosi menunjukkan proses regenerasi di tubuh Polri berjalan.

Langkah tersebut, kata dia, penting agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas kepolisian.

“Yang penting jangan sampai ada jabatan kosong. Pejabat baru harus segera bekerja agar organisasi tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Polri sebelumnya melakukan mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.

Dari jumlah tersebut, 70 personel mendapat promosi atau menduduki jabatan baru. Polri menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, sekaligus penyegaran untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas.

Edi menilai rotasi tersebut juga dapat memberikan ruang bagi pejabat baru untuk membawa pengalaman dan pendekatan baru di lingkungan kerja masing-masing.

Namun, ia mengingatkan agar kebijakan mutasi tidak ditarik ke ranah politik.

“Ini dinamika organisasi dan bagian dari penyegaran. Jangan dipolitisasi. Yang terpenting adalah pejabat yang mendapat amanah segera bekerja dan menjaga soliditas Polri,” tegasnya.

Menurut Edi, keberhasilan mutasi tidak hanya ditentukan dari pergantian personel, tetapi juga dari kemampuan pejabat baru menjalankan tugas dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Ia berharap seluruh pejabat yang baru mendapat amanah dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang sudah berjalan, serta meningkatkan kinerja di satuan masing-masing.

“Mutasi harus berdampak pada peningkatan kinerja, pelayanan masyarakat dan soliditas organisasi,” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.