Koma.id– Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara kasus dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026). Gelar perkara tersebut akan melibatkan tim internal penyidik serta sejumlah saksi ahli untuk mengkaji konstruksi hukum dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pelaksanaan gelar perkara diperlukan untuk membahas dan menguji konstruksi dugaan tindak pidana berdasarkan pandangan para ahli.
“Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” kata Susatyo.
Ia menjelaskan, penyidik akan mendiskusikan hasil pemeriksaan dan pandangan para ahli sebelum menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik. Namun, Susatyo belum bersedia mengungkapkan kesimpulan sementara terkait kemungkinan unsur pidana makar dalam perkara tersebut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Mangkir Dua Kali dari Panggilan Penyidik, Nasib Dedi Congor di Ujung Tanduk Penjemputan Paksa
Dalam penanganan perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Di luar proses pidana, Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada 10 November 2026. Sanksi serupa kemudian dijatuhkan kepada Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada 17 November 2026.
Berdasarkan informasi penyidikan, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi. Sasaran penyadapan disebut tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.







