Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaHukumNasional

Mangkir Dua Kali dari Panggilan Penyidik, Nasib Dedi Congor di Ujung Tanduk Penjemputan Paksa

×

Mangkir Dua Kali dari Panggilan Penyidik, Nasib Dedi Congor di Ujung Tanduk Penjemputan Paksa

Sebarkan artikel ini
Gedung KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Koma.id/Andry Novelino)

Koma.id | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami alasan sakit yang diajukan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Ahmad Dedi alias Dedi Congor, setelah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik. KPK membuka peluang untuk menerbitkan surat perintah membawa atau penjemputan paksa apabila alasan ketidakhadiran tersangka kasus dugaan korupsi importasi barang tersebut terbukti tidak berdasar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa tim penyidik akan memverifikasi keabsahan klaim medis yang disampaikan Dedi guna memastikan tidak ada upaya penghambatan proses hukum.

Silakan gulirkan ke bawah

“Tentu ini menjadi objek analisis penyidik. Apakah alasan itu memang betul-betul memiliki landasan seperti surat keterangan dokter dan sebagainya, dan tentunya juga butuh pengecekan secara langsung,” kata Budi dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11).

Budi mengingatkan agar dalih kondisi kesehatan tidak dijadikan celah untuk mengulur waktu penyidikan. Selain melakukan pengecekan medis, penyidik tengah mengevaluasi langkah tegas berikutnya terhadap tersangka AD.

“Jangan sampai kemudian ini juga menjadi modus bagi yang bersangkutan untuk menunda-nunda proses penyidikan yang sedang berjalan di KPK. Alasan-alasan dari yang bersangkutan semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Meski opsi penjemputan paksa tengah dikaji, lembaga antirasuah tetap mengimbau agar Ahmad Dedi bersikap kooperatif dan memenuhi agenda pemanggilan ulang yang akan segera dijadwalkan. Keterangan Dedi dinilai krusial untuk melengkapi konstruksi alat bukti yang telah dikantongi penyidik.

Ahmad Dedi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada September 2026 lalu. Penetapan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan importasi barang di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sebelumnya, pada Agustus 2026, KPK juga telah menjerat pejabat DJBC lainnya berinisial GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) sebagai tersangka. Hingga saat ini, total sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pusaran kasus rasuah tersebut, dan penyidik memastikan proses pengembangan perkara masih terus berjalan.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.