Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaNasional

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Tahun Bergulir

×

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Tahun Bergulir

Sebarkan artikel ini
Ilus Ruu P.a
Ilustrasi RUU Perampasan Aset. (Foto / Istimewa)

Koma.id– DPR RI akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.

Silakan gulirkan ke bawah

Pengesahan ini menjadi babak penting setelah RUU Perampasan Aset bergulir selama 18 tahun. Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat I dengan mengkaji 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) serta menggelar 87 kali rapat dengar pendapat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai kalangan.

Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah pengaturan perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana, termasuk penanganan kasus penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong. Pengelolaan aset juga diarahkan agar dilakukan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan hingga pengembalian atau pelepasan aset.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.