Koma.id– DPR RI akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.
Pengesahan ini menjadi babak penting setelah RUU Perampasan Aset bergulir selama 18 tahun. Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat I dengan mengkaji 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) serta menggelar 87 kali rapat dengar pendapat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai kalangan.
BMKG Tekankan Mitigasi Dini Hadapi Musim Hujan: Kenali Risiko Lingkungan dan Jalur Evakuasi
Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah pengaturan perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana, termasuk penanganan kasus penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong. Pengelolaan aset juga diarahkan agar dilakukan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan hingga pengembalian atau pelepasan aset.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.








