KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), I Gede Pasek Suardika, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola ekonomi nasional. Ia menilai berbagai indikator yang berkembang saat ini menunjukkan Indonesia sedang bergerak menuju kondisi yang disebutnya sebagai darurat finansial.
Dalam catatan yang disampaikannya, Gede Pasek menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar perlambatan ekonomi, melainkan akibat dari kebijakan fiskal yang dinilainya tidak dirancang secara matang.
“Benarkah Indonesia menuju darurat finansial? Ini adalah perkiraan yang bisa dirasakan dengan apa yang sebenarnya terjadi sampai saat ini. Keuangan negara ini telah salah arah dan telah salah urus. Tidak ada perencanaan yang matang dalam mengelola negara. Tiba akal, tiba kebijakan dan tiba tindakan,” ujar Gede Pasek dalam catatan tertulisnya, Kamis (30/7/2026).
Meski mengaku bukan berasal dari latar belakang ekonomi, mantan anggota DPR RI itu menyebut berbagai fakta yang terjadi saat ini dapat dirangkai menjadi sebuah gambaran mengenai kondisi keuangan negara.
“Walaupun bukan ahli secara ekonomi, namun puzzle-puzzle-nya bisa dirangkai untuk menyimpulkannya bahwa itu memang benar,” katanya.
Praktisi Hukum Ingatkan Bank Mandiri Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Lindungi Hak Nasabah
Salah satu indikator yang disorot Gede Pasek adalah nilai tukar rupiah yang menurutnya tidak kunjung kembali menguat ke level sebelumnya.
Ia menyebut rupiah kini “terkunci” pada kisaran Rp17.900 hingga Rp18.100 per dolar Amerika Serikat sehingga dinilai menunjukkan tekanan terhadap fundamental ekonomi nasional.
Selain itu, ia juga menyinggung mundurnya Gubernur Bank Indonesia yang menurutnya menjadi sinyal adanya persoalan dalam pengelolaan sektor keuangan nasional.
“Mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebagai penguasa dan pengatur Bank Sentral dengan alasan pribadi dan tidak diungkapkan langsung sebagai bentuk ketidakuatan melihat tata kelola ekonomi yang ada. Sebelumnya jajaran OJK juga sudah mundur,” tulisnya.
Gede Pasek turut mengkritik kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilainya dilakukan tanpa perhitungan yang rasional. Menurutnya, banyak pemerintah daerah kini mengalami kesulitan menjalankan program pembangunan hingga memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan aparatur.
“Semakin dipotongnya anggaran daerah (TKD) secara tidak rasional hingga hampir semua daerah mengalami kesulitan menjalankan program-program kerakyatan. Bahkan untuk membayar semua gaji dan tunjangan pegawai saja sudah kesulitan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang menurutnya dijalankan tanpa perencanaan fiskal yang matang sehingga berpotensi membebani keuangan negara.
“Munculnya program-program overfinancial tanpa perencanaan matang dan berjalan amburadul bahkan penuh korupsi seperti MBG dan KDMP tanpa penyelesaian yang jelas terukur dan menyehatkan fiskal negara,” katanya.
Dalam catatannya, Gede Pasek juga mengkritik kebijakan sentralisasi pengelolaan keuangan yang, menurutnya, diikuti dengan meningkatnya belanja pemerintah pusat akibat pembentukan kabinet yang besar, lembaga baru, dan badan-badan yang dinilai belum memiliki arah yang jelas.
“Sentralisasi pengelolaan keuangan dibarengi dengan beban pengeluaran di pusat akibat banyaknya jumlah kabinet, pembentukan lembaga dan badan baru yang tidak jelas arah dan dasar hukumnya, dan kesemuanya itu menyedot anggaran sangat besar. Uang rakyat habis untuk memperkaya lembaga tetapi miskin fungsi,” ujarnya.
Selain persoalan kondisi fiskal, Ketua Umum PKN itu juga menilai sektor industri nasional tengah menghadapi tekanan. Ia menyebut banyak perusahaan asing memilih menghentikan operasinya di Indonesia dan memindahkan investasi ke negara lain seperti Thailand maupun Vietnam.
Ia juga menyoroti tingginya harga tiket pesawat yang dinilai menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi antardaerah.
“Mahalnya harga tiket pesawat mengakibatkan semakin lemahnya traffic transaksi dan pertumbuhan bisnis berbiaya murah antar daerah,” tulisnya.
Di bidang penegakan hukum, Gede Pasek menilai ketidakpastian hukum telah memengaruhi iklim investasi. Menurutnya, sejumlah langkah penyitaan aset dalam berbagai perkara belum memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara.
“Penegakan hukum yang makin amburadul menakutkan dunia bisnis dalam bertransaksi. Bagaimana penyitaan aset-aset perkebunan dan lain-lain yang begitu besar tetapi tidak memberikan manfaat keuntungan yang besar. Malah yang terjadi justru antar aparat penegak hukum saling cakar dan berebut kue yang bukan kewenangannya untuk kepentingan para oknum. Ini melahirkan distrust terhadap aparat penegak hukum,” katanya.
Pada bagian akhir catatannya, Gede Pasek juga mempertanyakan arah pengelolaan Danantara yang digadang-gadang menjadi motor pengelolaan aset BUMN. Menurutnya, hingga kini manfaat lembaga tersebut belum terlihat secara nyata, sementara wacana penutupan ratusan BUMN dinilai berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Arah Danantara sebagai lumbung uang negara dari BUMN belum terlihat di jalur optimisme sementara ancaman ratusan BUMN akan ditutup akan melahirkan PHK besar-besaran. Selain rugi juga akhirnya jadi beban negara,” pungkasnya.
