Koma.id– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan kontroversial yang mencuatkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pemerintah akan mengimpor kembali 3 juta ton beras pada tahun 2024.
Keputusan ini, menurut Airlangga, diambil sebagai respons terhadap defisit beras yang muncul akibat dampak fenomena El Nino yang melanda Indonesia. Defisit tersebut dirasakan sebagai ancaman serius terhadap ketahanan pangan negara.
Namun, kebijakan impor beras ini tidak diterima dengan baik oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Partai Buruh. Keduanya secara tegas menolak langkah pemerintah, mengingat impor beras dilakukan menjelang panen raya para petani. Keputusan ini dipandang sebagai pukulan telak, menyebabkan harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan signifikan.
SPI menegaskan bahwa dalih pemerintah terkait adanya fenomena El Nino dan penurunan produksi sebagai alasan impor beras tidak dapat diterima oleh para petani. Mereka menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih berfokus pada solusi internal untuk memastikan keberlanjutan produksi padi nasional.
Kritik juga datang dari Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin. Ia mengecam keras kebijakan ini sebagai indikasi kegagalan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Menurut Pasluddin, ketergantungan pada impor beras dalam jumlah besar merupakan langkah mundur yang serius bagi Indonesia.
BBM Pertamina Naik, Dexlite Tembus Rp23.700
