Koma.id | Jakarta – Kebijakan sekuritas komisi platform transportasi dare atau ojek online (ojol) maksimal 8 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2026 dinilai berisiko menjadi bumerang bagi mitra pengemudi. Alih-alih mendongkrak kesejahteraan, kebijakan tersebut justru menggerus pendapatan bersih pengemudi akibat hilangnya subsidi promosi dan insentif aplikator.
Penilaian itu disampaikan oleh Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Gigih Prihantono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11).
Menurutnya, kebijakan yang lahir dari desakan populisme tanpa perhitungan presisi data seringkali memicu dampak tak terduga yang merugikan pihak-pihak yang ingin dilindungi.
“Di atas kertas, komisi ini digadang-gadang sebagai kemenangan bagi mitra pengemudi. Namun, logika perekonomian jarang bekerja secara linier,” ujar Gigih.
Ia menjelaskan, dari potongan komisi 20 persen yang berlaku sebelumnya, terdapat alokasi sebesar 6,5 persen untuk subsidi promo atau diskon konsumen, serta 2,0 persen untuk dana perlindungan dan insentif kesejahteraan mitra. Ketika besaran komisi dipotong menjadi 8 persen, subsidi promo otomatis hilang, padahal volume pesanan harian selama ini sangat bergantung pada daya tarik promosi tersebut.
Petisi Desak Seluruh Anggota DPR RI Tunjukkan Ijazah, Dukungan Tembus 98.182 Tanda Tangan
Secara matematis, penurunan potongan aplikator ini diprediksi membuat volume pesanan turun drastis. Kondisi itu memicu waktu tunggu (idle time) pengemudi di jalan menjadi semakin panjang, sementara beban biaya operasional harian seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan tetap tinggi.
Simulasi dari Institute for Demographic and Affluence Studies juga menyuarakan keluhan senada terkait stagnasi pendapatan lapangan.menunjukkan bahwa penurunan potongan komisi dari 20 persen menjadi 8 persen pada praktiknya hanya menambah pendapatan bersih pengemudi sekitar Rp19.000 per hari, angka yang dinilai tidak sebanding dengan potensi penurunan pesanan akibat hilangnya promo.Asosiasi Pengemudi,termasuk Garda Indonesia,
Sebagai langkah antisipasi agar kebijakan tidak kontraproduktif, Gigih mengusulkan tiga solusi berdasarkan konteks antara pemerintah, aplikator, akademisi, dan asosiasi pengemudi:
- Formula Fleksibel: Besaran komisi tidak dipatok secara flat ,melainkan menggunakan rumus dinamis yang mempertimbangkan faktor inflasi,biaya keselamatan kerja,serta alokasi insentif mitra dan promo konsumen.
- Jaminan Sosial Terintegrasi:Perlindungan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan hari tua melalui BPJS Ketenagakerjaan ditanggung bersama melalui alokasi dana khusus dari platform komisi.
- Insentif Fiskal:Pemerintah memberikan insentif fiskal atau kemudahan operasional bagi aplikator yang transparan dan adil dalam sistem distribusi pembagian pesanan kepada mitra.
“Regulasi yang ideal adalah yang mampu menjamin keinginan platform bisnis sekaligus meningkatkangaji bersihmitra secara nyata,bukan yang sekadar memenangkan satu pihak namun mematikan pihak lainnya,” pungkas Gigih.









