Koma.id– Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS atau Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Persidangan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Sidang etik ini merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi terhadap sejumlah pejabat tinggi kepolisian yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Polri menyatakan proses pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme internal sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Korps Bhayangkara.
Karopenmas Divisi Humas Polri Trunoyudo menjelaskan, pelaksanaan sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso merupakan bentuk komitmen institusi kepolisian dalam memastikan setiap anggota tetap mematuhi aturan dan standar etika profesi.
Menurut dia, mekanisme persidangan etik menjadi instrumen penting untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, termasuk mereka yang menduduki jabatan strategis.
“Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujarnya.
Trunoyudo juga menegaskan, seluruh tahapan persidangan akan dilaksanakan dengan mengutamakan sejumlah prinsip dasar penegakan hukum internal. Prinsip tersebut meliputi profesionalitas, prosedural, proporsionalitas, objektivitas, serta akuntabilitas.
Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai aturan, tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang menjalani persidangan.
Selain itu, Polri menekankan bahwa penanganan perkara melalui sidang kode etik merupakan bagian dari upaya menjaga integritas institusi sekaligus memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Sebelumnya, Mabes Polri telah lebih dahulu menggelar sidang KKEP terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Ahrie menjadi salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hasil persidangan tersebut berujung pada keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta. Dengan putusan itu, yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemecatan dari institusi Polri.
Penjatuhan sanksi PTDH tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan kasus yang turut menyeret sejumlah nama perwira tinggi kepolisian.
Proses penegakan kode etik selanjutnya dilakukan secara bertahap terhadap pihak-pihak lain yang disebut terlibat dalam perkara tersebut.
Selain Irjen Eko Hadi Santoso, terdapat tiga nama lain yang masuk dalam rangkaian penanganan kasus dugaan penyadapan, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta SU atau Irjen Slamet Uliandi.
Dengan dijadwalkannya sidang terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, proses pemeriksaan etik terhadap para perwira tinggi yang terseret perkara penyadapan tersebut terus berlanjut.
Publik kini menantikan hasil persidangan berikutnya, terutama terkait bentuk sanksi yang akan dijatuhkan apabila majelis KKEP menyatakan adanya pelanggaran kode etik profesi Polri.
Langkah tersebut sekaligus menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menegakkan aturan secara konsisten, termasuk terhadap pejabat yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi di lingkungan kepolisian.








