Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

×

KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Sebarkan artikel ini
R.ahmad
Selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. (Foto / Istimewa)

Koma.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

KPK menyatakan laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sepanjang dilengkapi dokumen dan fakta pendukung yang memadai untuk ditelaah sebagai dugaan tindak pidana korupsi.

Silakan gulirkan ke bawah

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan hingga Selasa (17/11/2026), belum ada kegiatan penindakan yang dilakukan KPK berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat terkait persoalan tersebut.

“KPK membuka peluang untuk masyarakat melaporkan gitu ya, sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana gitu. Jadi silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya ya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail,” kata Taufik kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Taufik menjelaskan, informasi yang berkembang di tengah masyarakat belum otomatis dapat menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan penindakan. Laporan harus terlebih dahulu memenuhi unsur dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat yang memiliki informasi atau bukti terkait dugaan penyimpangan tersebut dapat menyampaikannya melalui unit pengaduan KPK, termasuk Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Menurut Taufik, partisipasi masyarakat penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, terutama ketika menemukan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.

“Tapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Delapan Paket Pengadaan Senilai Rp14,69 Miliar

Sorotan terhadap kontrak perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).

ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

Temuan tersebut berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari delapan paket pengadaan tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025-2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.

Pengadaan tersebut mencakup berbagai layanan promosi dan publikasi melalui platform digital, termasuk penayangan konten di media sosial Instagram dan TikTok, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.

ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, organisasi antikorupsi tersebut mempertanyakan kemungkinan adanya benturan kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

ICW juga menyoroti pola pengadaan yang mengarah kepada satu penyedia jasa, sehingga perlu ditelusuri apakah prosesnya telah memberikan ruang persaingan yang sehat bagi penyedia lainnya.

KPK Sebelumnya Soroti Potensi Benturan Kepentingan

Sebelum mempersilakan masyarakat membuat laporan, KPK telah memberikan tanggapan atas temuan ICW tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada 10 November 2026 menyatakan lembaganya akan melihat terlebih dahulu apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi dan termasuk dalam kewenangan KPK.

Budi menegaskan, dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa harus diperiksa secara menyeluruh.

Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat hasil akhir pengadaan, tetapi juga perlu mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

KPK juga menyinggung kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Namun, KPK belum menyatakan adanya tindak pidana dalam kontrak tersebut. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap fakta dan bukti.

RANS Sebut Kerja Sama Dilakukan Sesuai Prosedur

Menanggapi sorotan ICW, manajemen PT RANS Entertainment Indonesia sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku.

Corporate Secretary PT RANS Entertainment Indonesia, Chintami M. Sihombing, menjelaskan kerja sama dilakukan melalui platform pengadaan pemerintah seperti Inaproc.id dan e-catalogue.com yang dapat diakses secara terbuka.

RANS menyatakan pihaknya mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Perusahaan juga menjelaskan bahwa nilai kontrak Rp14,7 miliar tidak hanya mencakup biaya penayangan konten di media sosial.

Nilai tersebut, menurut manajemen, meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

RANS menyatakan memahami perhatian publik terhadap persoalan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan hukum.

Raffi Ahmad Minta Maaf dan Siap Diperiksa

Di tengah polemik kontrak pengadaan tersebut, Raffi Ahmad juga menyampaikan klarifikasi melalui video yang diunggah di akun media sosialnya pada Senin (16/11/2026).

Raffi yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni mengakui adanya perhatian publik terhadap aktivitas bisnisnya ketika memegang jabatan negara.

Ia menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan tidak bermaksud melakukan pembelaan terhadap polemik yang berkembang.

Raffi mengaku pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai kelanjutan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni, termasuk penerimaan endorsement dan kerja sama komersial.

Menurut Raffi, dari konsultasi tersebut KPK menyampaikan bahwa aktivitas pekerjaannya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia mengakui etika, kepatutan, dan kepercayaan publik harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambil sebagai pejabat negara.

Raffi juga menyatakan siap bersikap kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pengawas negara, termasuk Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia menyatakan bersedia menindaklanjuti apabila ditemukan kekurangan dalam prosedur kerja sama tersebut.

Dengan dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, KPK menegaskan bahwa informasi mengenai kontrak pengadaan jasa influencer tersebut masih perlu diuji melalui dokumen dan fakta pendukung. Hingga 17 November 2026, KPK belum mengumumkan adanya tindakan penindakan dalam perkara tersebut.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.