Koma.id – Desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dokumen ijazah dan membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya terus mendapat dukungan masyarakat. Sebuah petisi daring yang menuntut transparansi ijazah para legislator dilaporkan telah mengumpulkan 98.182 tanda tangan.
Petisi tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap latar belakang pendidikan pejabat negara, terutama setelah polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian nasional.
KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad
Kini, tuntutan keterbukaan tidak hanya diarahkan kepada satu orang pejabat, tetapi juga seluruh anggota DPR RI. Masyarakat yang mendukung petisi meminta agar rekam jejak pendidikan para wakil rakyat dapat diperiksa dan diverifikasi melalui mekanisme yang terbuka.
Salah satu petisi yang mengangkat tuntutan tersebut berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”. Petisi ini digagas oleh Farida Octavia melalui platform Change.org pada 12 November 2026.
Dalam keterangannya, Farida menilai anggota DPR merupakan pejabat publik yang memegang mandat konstitusi dan memiliki kewenangan besar dalam menentukan kebijakan serta mengelola anggaran negara. Karena itu, integritas dan rekam jejak akademis mereka dinilai perlu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” demikian pernyataan yang tercantum dalam petisi tersebut.
Farida juga menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif berada dalam situasi krusial. Masyarakat, menurutnya, berhak memastikan bahwa kualifikasi pendidikan para pembuat kebijakan diperoleh melalui prosedur akademik yang sah dan dapat dibuktikan.
Tiga Tuntutan dalam Petisi
Dalam petisi tersebut, terdapat tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, kementerian terkait, serta seluruh anggota DPR.
Pertama, meminta pimpinan DPR RI mewajibkan seluruh anggota dewan membuka riwayat pendidikan beserta dokumen ijazah mereka kepada publik. Keterbukaan tersebut mencakup jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang dicantumkan.
Kedua, mendesak KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif. Proses pemeriksaan diminta berlangsung secara transparan dan independen, serta hasilnya dapat diakses masyarakat luas.
Ketiga, mengajak seluruh anggota DPR RI secara sukarela menunjukkan dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Penggagas petisi menilai keterbukaan tersebut penting untuk memastikan informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat bukan sekadar klaim yang tidak dapat diperiksa.
Desakan Berlaku untuk Seluruh Anggota DPR
Tuntutan pemeriksaan ijazah secara menyeluruh juga disuarakan oleh pihak lain. Ketua Umum DPP Tapal Kuda Nusantara (TKN), Prasetyo Eko Karso, misalnya, meminta agar pemeriksaan dokumen pendidikan pejabat publik dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak hanya menyasar individu tertentu.
“Kalau Gibran diperiksa ijazahnya, maka semua anggota DPR RI yang bicara pemakzulan juga harus diperiksa ijazahnya,” kata Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat, 13 November 2026.
Ia secara khusus menantang DPR RI untuk membuka dan memverifikasi dokumen pendidikan seluruh 580 anggota DPR periode 2024–2029.
Menurut Prasetyo, pemeriksaan terhadap latar belakang pendidikan pejabat negara harus diterapkan dengan standar yang sama. Ia mengingatkan agar persoalan ijazah tidak digunakan sebagai instrumen kepentingan politik untuk menyerang atau menjatuhkan pihak tertentu.
Sementara itu, petisi yang digagas Farida Octavia menempatkan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat. Tuntutan tersebut tidak hanya meminta dokumen ditampilkan, tetapi juga mendorong adanya pemeriksaan resmi oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Belum Ada Tanggapan Resmi DPR
Munculnya petisi tersebut menambah panjang perdebatan mengenai keterbukaan riwayat pendidikan pejabat publik. Isu ini berkembang setelah polemik ijazah Gibran menjadi sorotan dan memunculkan tuntutan agar standar transparansi diterapkan secara merata.
Meski demikian, petisi dan jumlah tanda tangan yang terkumpul merupakan bentuk aspirasi masyarakat, bukan bukti bahwa telah terjadi pemalsuan ijazah atau pelanggaran pendidikan oleh anggota DPR.
Hingga informasi yang dihimpun dari pemberitaan terkait petisi tersebut, belum terdapat tanggapan resmi dari pimpinan DPR RI maupun partai-partai politik pemilik kursi di parlemen mengenai usulan pemeriksaan ulang ijazah seluruh anggota DPR.
Tuntutan utama para penggagas petisi kini tertuju pada DPR, KPU, dan kementerian terkait agar menyediakan mekanisme pemeriksaan yang jelas, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.








