Koma.id – Presiden Prabowo Subianto membeberkan langkah tegas pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di hadapan para pemimpin negara ASEAN. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan dan sebanyak 104 perusahaan tengah diselidiki kepolisian terkait persoalan kebakaran hutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi pleno KTT ke-49 ASEAN, Minggu (15/11/2026).
Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan memberikan toleransi kepada korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Presiden Prabowo, penegakan hukum dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pencabutan konsesi perusahaan hingga proses penyelidikan dan penuntutan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
“Kami terpaksa mengambil langkah-langkah yang sangat tegas. Kami telah mencabut 17 konsesi perusahaan. Sebanyak 26 perusahaan kini sedang diselidiki. Sebelas perusahaan telah didakwa. Sementara itu, 23 perusahaan masuk daftar yang akan didakwa,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo kemudian menyampaikan bahwa secara keseluruhan terdapat 104 perusahaan yang tengah diselidiki oleh kepolisian Indonesia terkait persoalan tersebut.
“Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan langkah pemerintah memperluas penanganan karhutla melalui pendekatan penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran. Meski demikian, perusahaan yang masih dalam tahap penyelidikan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum proses hukum membuktikannya.
71 Ribu Personel Dikerahkan, 16 Petugas Gugur
Dalam forum KTT ke-49 ASEAN tersebut, Prabowo juga menjelaskan besarnya upaya pemerintah dalam memadamkan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan.
Pemerintah telah mengerahkan sekitar 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan untuk mengendalikan api di sejumlah wilayah Indonesia.
Namun, operasi pemadaman tersebut diwarnai pengorbanan besar. Sebanyak 16 petugas dilaporkan meninggal dunia ketika menjalankan tugas, sementara sejumlah petugas lainnya mengalami luka-luka.
Indonesia juga kehilangan dua helikopter dalam operasi penanganan karhutla tersebut.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkap Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo mengatakan kondisi kebakaran kini mulai terkendali. Namun, upaya penanganan menghadapi tantangan berat akibat kondisi cuaca, termasuk fenomena El Nino yang disebutnya sebagai yang terparah dalam 50 tahun terakhir.
Di Hadapan Pemimpin ASEAN, Presiden Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura
Selain memaparkan penindakan terhadap perusahaan, Presiden Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap akibat karhutla di Indonesia yang menyebar hingga ke wilayah kedua negara tersebut.
Persoalan asap lintas batas atau transboundary haze selama ini menjadi salah satu isu lingkungan yang mendapat perhatian negara-negara Asia Tenggara.
Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia. Ia sekaligus memastikan bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran.
“Atas nama pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, kami meminta maaf apabila telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Singapura dan Malaysia. Namun, harap yakin bahwa kami telah melakukan yang terbaik,” ucap Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap dampak kebakaran hutan yang tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga melintasi batas wilayah negara tetangga.
Presiden Prabowo Siapkan Strategi Pencegahan Karhutla
Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin penanganan karhutla hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi.
Menurutnya, Indonesia perlu mengubah pendekatan dengan memperkuat pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang dan menimbulkan dampak lebih luas.
Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program khusus yang diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla.
“Kami bertekad untuk memulai program-program tegas guna mencegah kebakaran, alih-alih menunggu kebakaran terjadi dan kemudian melakukan mitigasi,” pungkasnya.
Langkah pencegahan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan perusahaan pemegang konsesi menjalankan kewajiban pengelolaan kawasan secara bertanggung jawab.
Pemaparan Presiden Prabowo di KTT ke-49 ASEAN sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla. Pemerintah juga mendorong langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan bencana kabut asap tidak kembali berulang serta mengganggu negara-negara tetangga.








