Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
BeritaNasionalOlahraga

Laporkan Erick Thohir ke Badan Yudisial, FFI Persoalkan Penunjukan Plt Ketua

×

Laporkan Erick Thohir ke Badan Yudisial, FFI Persoalkan Penunjukan Plt Ketua

Sebarkan artikel ini
Laporkan Erick Thohir ke Badan Yudisial, FFI Persoalkan Penunjukan Plt Ketua

Koma.id | Jakarta – Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi melayangkan laporan dan pengaduan dugaan pelanggaran etik kepada Komite Etik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Langkah konstitusional ini diambil untuk menanggapi publikasi Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus menganulir kepengurusan sah hasil Kongres Luar Biasa (KLB).

Laporan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum FFI periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar. FFI meminta pemeriksaan independen terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi atas terbitnya SK yang dinilai cacat prosedur dan melampaui kewenangan organisasi.

Silakan gulirkan ke bawah

Dalam keterangannya, Michael menegaskan bahwa langkah ini bukanlah upaya menyerang pihak pribadi mana pun atau menghalangi demokrasi organisasi. Namun, pengaduan tersebut dikhususkan untuk memenuhi kepatuhan prosedur dan integritas tata kelola terhadap Statuta PSSI serta Kode Etik FIFA.

“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta,” ujar Michael.

Dalam dokumen pengaduannya, FFI membedah empat poin utama yang menjadi dasar pengujian etik:

  1. Ketiadaan Rujukan Kewenangan dalam Statuta: SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 mencabut mandat kepengurusan FFI yang sedang berjalan tanpa Merujuk pada pasal Statuta PSSI. Padahal, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI dan ART FFI secara tegas menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian ketua asosiasi anggota semata-mata pada mekanisme kongres asosiasi terkait.
  2. Pengabaian Hak Jawab dan Sengketa Internal: Pengambilalihan kepemimpinan dilakukan secara sepihak tanpa didahului pemanggilan, klarifikasi, kesempatan membela diri, maupun tahapan teguran tertulis dari Badan Yudisial. Sekjen PSSI juga dinilai mengabaikan kewajiban memfasilitasi perlindungan internal melalui tim ad hoc dalam batasan 30 hari kerja sesuai Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.
  3. Dugaan Konflik Kepentingan: FFI meminta penyelidikan atas dugaan oknum anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI—yang merangkap Plt Ketua PSSI Provinsi—menggalang Asosiasi Futsal Provinsi mengajukan permohonan KLB, lalu juga mengambil keputusan dalam Rapat Exco 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan konflik kepentingan.
  4. Intervensi Independensi Asosiasi Anggota: Penunjukan Plt yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan yang dinilai mencaplok mekanisme internal dan mencederai prinsip kebebasan anggota dari campur tangan pihak ketiga.

Atas dasar tersebut, FFI meminta Komite Etik PSSI membentuk tim investigasi khusus untuk memeriksa dokumen Rapat Exco 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB,serta memeriksa pihak terkait secara transparan. Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola olahraga yang bersih,tembusan laporan ini juga telah dikirimkan secara resmi kepada FIFA dan AFC.

Michael mengungkapkan,polemik ini tidak hanya menjadi keresahan di tubuh FFI, tetapi juga mendapat perhatian dari sejumlah Asosiasi Anggota PSSI lainnya yang memahami prosedur keabsahan serupa.

“SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di futsal,tapi menjadi kerenahan bagi banyak elemen dalam cakupan sepak bola Indonesia juga.Kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional yang memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua elemen,” tegasnya.”

Di sisi lain,PSSI sebelumnya menyatakan bahwa penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua FFI didasarkan pada masuknya 48 surat permohonan KLB dari 20 klub anggota dan 28 Asosiasi Futsal Provinsi yang diklaim telah memenuhi syarat minimal dua pertiga suara.

Dengan masuknya laporan resmi ini ke Komite Etik PSSI yang merupakan badan yudisial independen,kelanjutan dualisme administratif dan tata kelola organisasi futsal nasional kini menunggu langkah tegas serta verifikasi tujuan dari Komite Etik.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.