KOMA.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan harus melibatkan berbagai pihak agar aturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Dasco mengatakan, serangkaian rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi III DPR RI menjadi sarana untuk menyerap masukan dari masyarakat, pakar hukum, hingga kalangan akademisi.
Menurutnya, berbagai pandangan tersebut diperlukan untuk memperkaya substansi RUU Penyadapan sebelum pembahasannya dilanjutkan lebih jauh.
“Jmengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis dalam hal ini Komisi III untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi,” kata Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pimpinan DPR akan terus berkoordinasi dengan Komisi III sebagai komisi teknis serta Badan Keahlian DPR agar penyusunan regulasi tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan yang berkembang.
“Sehingga kemudian pendapat dan masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dilakukan dalam RUU penyadapan. Dan kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan komisi teknis serta badan keahlian agar ilmu tersebut dapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada,” lanjutnya.
Dasco menekankan, proses penyusunan RUU Penyadapan tidak semata-mata menjadi urusan internal DPR. Aspirasi masyarakat dan pandangan para ahli harus menjadi bagian penting dalam merumuskan aturan, mengingat penyadapan berkaitan langsung dengan kewenangan aparat penegak hukum sekaligus perlindungan hak privasi warga negara.
Komisi III Mulai Serap Masukan
Sementara itu, Komisi III DPR RI telah memulai pembahasan awal RUU Penyadapan melalui RDP bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, regulasi penyadapan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Komisi III juga berencana meminta masukan dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) dan kalangan akademisi.
Habiburokhman menilai pengaturan penyadapan yang tersebar dalam sejumlah undang-undang saat ini masih memiliki perbedaan prosedur. Ada ketentuan yang mensyaratkan izin pengadilan, ada pula yang mengatur mekanisme berbeda, bahkan belum seluruhnya menetapkan batas waktu penyadapan secara jelas.
Karena itu, RUU Penyadapan diharapkan dapat menghadirkan standar yang lebih terukur, termasuk mengenai persyaratan, prosedur, pengawasan, dan batas kewenangan penyadapan.
Komisi III juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan aparat dalam penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat, khususnya hak atas privasi.
Wacana percepatan RUU Penyadapan kembali menguat setelah mencuatnya perkara dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Pada awal November 2026, Dasco telah meminta Komisi III memantau perkembangan penanganan perkara tersebut secara berkala. Ia juga menyatakan DPR akan melihat dinamika yang berkembang untuk mempertimbangkan apakah pembahasan RUU Penyadapan perlu dipercepat.
Sejumlah fraksi di DPR sebelumnya juga menyampaikan usulan agar regulasi tersebut segera dibahas. Namun, Dasco ketika itu menyebut DPR masih akan melihat perkembangan dan dinamika di internal parlemen sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Perkembangan berikutnya, Komisi III mulai menggelar RDP dengan Baintelkam Polri pada 16 November 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari penjaringan masukan awal sebelum pembahasan substansi RUU diperluas kepada pemangku kepentingan lainnya.
Dengan demikian, pembahasan RUU Penyadapan kini tidak hanya didorong oleh kebutuhan merespons kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum, tetapi juga untuk membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif. DPR diharapkan dapat merumuskan aturan yang memberi kepastian bagi aparat dalam menjalankan kewenangannya sekaligus mencegah penyadapan dilakukan secara sewenang-wenang.














