Koma.id | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan masih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian terkait laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Tito menegaskan, kementeriannya membuka peluang pemberian sanksi hingga penghentian proses apabila dugaan tersebut terbukti secara hukum.
Hal tersebut disampaikan Tito usai melakukan koordinasi internal dengan meminta Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk menyatukan langsung penanganan perkara di kepolisian. Kendati demikian, ia menekankan bahwa pemerintah tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan ini.
“Kita sudah minta Irjen Kemendagri untuk koordinasi sama polisi yang menangani. Dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, bisa saja itu terjadi, namanya laporan, bisa juga tidak. Kalau terjadi, ya sesuai aturan yang berlaku, ” ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11).
Petisi Desak Seluruh Anggota DPR RI Tunjukkan Ijazah, Dukungan Tembus 98.182 Tanda Tangan
Tito menjelaskan, mekanisme penindakan administratif terhadap kepala daerah akan mengikuti koridor hukum yang berjalan. Ia mencontohkan penanganan kasus-kasus hukum kepala daerah di wilayah lain, seperti di Gowa, yang berujung pada sanksi tegas hingga pemberhentian jabatan.
“Kalau sudah aturan berlaku nanti jalan, kita lihat proses hukumnya, ya sama seperti pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti kasus yang di Gowa, bisa saja nanti kalau berhasil ya di- impeach , bisa diganti, dan lain-lain. Kami akan mengikuti proses itu,” tambahnya.
KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad
Kasus ini bermula ketika Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) oleh seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Laporan tersebut resmi diterima pihak kepolisian pada Kamis (12/11/2026) dan dicatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, mengungkapkan bahwa penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) saat ini masih mendalami laporan tersebut dengan mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa dugaan kekerasan seksual tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu 11 November 2026 lalu di salah satu kompleks rumah dinas yang berlokasi di Jalan R. A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Penyidik kepolisian dijadwalkan akan memeriksa sejumlah saksi serta melakukan klarifikasi terhadap Yosef Lede selaku pihak terlapor guna mengumpulkan alat bukti yang akurat.
Di sisi lain, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan sikap kooperatif serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum tanpa melakukan intervensi.









