Koma.id– Pemerintah berencana membagikan telepon seluler (HP) kepada masyarakat untuk mendukung digitalisasi layanan keuangan dan penyaluran bantuan sosial (bansos). Rencana tersebut diungkapkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” kata Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, dikutip Rabu (14/10/2026)
Peristiwa 14 Oktober: Kelahiran Jenderal Hoegeng, KS Tubun, hingga Pelantikan Hosni Mubarak
Hashim mengungkapkan, sekitar 30 persen penduduk Indonesia hingga kini belum memiliki rekening bank. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal.
“Menurut Bank Dunia, dan saya kira pemerintah juga sependapat, 30% penduduk kita belum memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Biaya pembukaan rekening yang sebelumnya mencapai Rp50.000 direncanakan menjadi gratis.
Selain mempermudah akses perbankan, pemerintah juga menyiapkan rencana penyediaan HP yang dilengkapi akun digital bagi masyarakat. Perangkat tersebut nantinya diharapkan mendukung penyaluran bansos secara langsung ke rekening penerima, sehingga distribusi bantuan tidak lagi bergantung pada mekanisme pembayaran tunai.
Melalui sistem digital tersebut, pemerintah ingin memastikan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dengan layanan perbankan. Masyarakat penerima bansos diharapkan bisa mengakses bantuan melalui rekening masing-masing menggunakan perangkat yang disediakan.
Hashim menilai digitalisasi transaksi juga berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian nasional. Selain memperluas inklusi keuangan, penggunaan sistem pembayaran digital diharapkan membuat aktivitas ekonomi masyarakat lebih tercatat.
