Koma.id– Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan sipil akibat kuatnya pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proses pembangunan maupun tata kelola program tersebut. Temuan itu disampaikan Lokataru Foundation berdasarkan hasil riset yang mengkaji implementasi program KDMP di Indonesia.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, mengatakan ekspansi KDMP yang ditargetkan mencapai 80.000 titik di seluruh Indonesia berpotensi dimanfaatkan untuk menguasai aliran anggaran, jalur logistik, hingga membangun mesin kontrol politik menjelang Pemilu 2029.
Polda Metro Jaya Sebut Perusakan Fasilitas Umum Demo 27 Agustus Dilakukan Kelompok Perusuh
Menurut Delpedro, desain kelembagaan KDMP yang bersifat top-down berpotensi membentuk grassroots political machine atau mesin politik akar rumput dalam skala besar. Struktur tersebut dinilai rentan dimobilisasi untuk kepentingan politik elektoral, terutama karena adanya keterlibatan komando teritorial hingga tingkat desa.
“Ketika puluhan ribu titik Kopdes dihubungkan langsung dengan struktur militer dan penguasaan bahan pokok masyarakat, risiko koordinasi politik bawah tanah untuk kepentingan Pemilu 2029 menjadi sangat tinggi dan sulit diawasi oleh publik,” kata Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen kepada redaksi, Kamis, 30 Juli 2026.
Ia menilai dominasi militer dalam sektor ekonomi desa bertentangan dengan semangat reformasi TNI dan berpotensi menggerus kemandirian masyarakat desa. Menurutnya, koperasi seharusnya tumbuh dari partisipasi masyarakat secara mandiri, bukan melalui pendekatan komando teritorial, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di tingkat desa.
Peneliti Lokataru Foundation, Fahrul Lubis, turut menilai kebijakan yang menjangkau masyarakat desa secara nasional itu tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan hasil studi lembaganya, KDMP dinilai telah berkembang menjadi infrastruktur politik berskala besar yang membuka peluang konsolidasi kekuatan politik dan patronase di tingkat lokal.
Lokataru juga menilai potensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan petahana, tetapi juga menyangkut arah pembentukan jaringan komando sipil-militer di tingkat akar rumput yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai faksi kekuasaan di masa mendatang.
