Koma.id – Mardani H. Maming diminta patuh dan mengikuti proses hukum yang ada. Bahwa kasus ini sudah lama terjadi, jauh sebelum dia jadi Bendahara PBNU.
Demikian diungkapkan Ketua PBNU Bidang Hukum, Pendidikan dan Media, Moh. Syafi’ Alielha atau Savic Ali, Rabu (27/7/2022).
“Saya harap Mardani Maming agar mengikuti proses hukum. PBNU mendukung prosedur hukum yang ada” kata Savic Ali kepada KOMPAS.TV, Rabu pagi (27/7/2022).
Savic Ali menegaskan, kasus ini pada dasarnya tidak terkait dengan PBNU.
Jadi, lanjut Savic Ali, mengaitkan dengan PBNU sebenarnya kurang tepat.
“Kasus Mardani pada padarnya tidak ada kaitan dengan PBNU. Kasus ini terjadi saat dia jadi Bupati. Kasusnya ini juga jauh sebelum dia jadi pengurus PBNU,” paparnya.
Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Bambang Widjojanto, kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming, memprotes cara Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menangani kasus yang menjerat kliennya.
Bambang menjelaskan, kliennya akan mendatangi Gedung KPK, Jakarta, pada Kamis (28/7/2022).
Sebelumnya, pada Senin (25/7), pihaknya telah mengajukan permohonan penyesuaian jadwal pemberian keterangan Mardani Maming.
Bambang mengatakan, pihaknya turut melampirkan surat dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) yang kemudian dikirim ke KPK.
