Koma.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menginstruksikan pemerintah daerah segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat penanganan korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pembentukan satgas dinilai penting mengingat wilayah terdampak dan lokasi pengungsian tersebar di sejumlah titik. Selain itu, kebutuhan dasar para pengungsi masih harus dipenuhi secara cepat dan terkoordinasi.
“Kami dorong agar satgas daerah segera dibentuk, karena lokasi pengungsian ada di beberapa titik. Selain itu, kami melihat masih ada kebutuhan dasar para pengungsi yang harus dipenuhi,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis BNPB, Selasa (18/8/2026).
Gempa Susulan di NTT Capai 7.492 Kejadian
Pratikno sebelumnya meninjau langsung lokasi pengungsian terpusat warga terdampak gempa di Lapangan Pendidikan Barangkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, Senin (17/8). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Keduanya melihat kondisi warga sekaligus berdialog dengan para pengungsi untuk mengetahui kebutuhan yang masih diperlukan. Berbagai kebutuhan tersebut kemudian menjadi catatan untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi BNPB, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
ZERO CURANMOR & ZERO WASTE! Bang Jali Bongkar Pilar 3 dan 4 di Hadapan Juri Jakarta Innovation Award
Satgas untuk Percepat Distribusi Bantuan
Instruksi pembentukan satgas daerah tersebut sejalan dengan langkah yang sebelumnya disiapkan BNPB untuk memperkuat komando penanganan bencana di wilayah Flores.
Kepala BNPB Suharyanto telah meminta pemerintah daerah di enam kabupaten yang terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat.
BNPB juga mendorong pembentukan posko satuan tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI dan Polri dapat dilibatkan sebagai komandan lapangan agar pergerakan personel, penataan pengungsi, hingga distribusi bantuan berada dalam satu koordinasi.
Untuk memperkuat koordinasi nasional, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Posko tersebut disiapkan untuk menjangkau wilayah Flores bagian barat dan timur.
Selain itu, Posko Logistik Nasional dibuka di Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai pusat penerimaan bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat sebelum dikirim ke wilayah terdampak melalui Labuan Bajo atau Maumere.
Fokus pada Evakuasi dan Kebutuhan Dasar
BNPB juga menginstruksikan tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas untuk terus melakukan pencarian dan pertolongan terhadap warga yang kemungkinan masih terjebak atau hilang.
Pemulihan layanan dasar menjadi salah satu prioritas. BNPB menargetkan layanan vital seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Pendataan kerusakan rumah warga juga diminta dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan hunian sementara maupun perbaikan rumah dapat segera dilakukan setelah data kerusakan tersedia.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, BNPB mengoordinasikan pengerahan armada udara dan laut. TNI mengerahkan empat helikopter dan kapal laut, sementara Basarnas serta BNPB juga menyiapkan armada udara dan laut untuk mendukung distribusi logistik ke daerah terisolasi.
Korban Gempa Terus Bertambah
Gempa utama yang mengguncang wilayah Flores terjadi pada Sabtu (15/8/2026). BMKG memutakhirkan kekuatan gempa menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 kilometer. Gempa tersebut tergolong dangkal dan terjadi akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores atau Flores Back Arc Thrust.
Guncangan kuat tersebut juga memicu tsunami. BMKG mencatat gelombang tsunami mencapai Reo, Manggarai, dengan ketinggian maksimum sekitar 1,61 meter. Gelombang juga tercatat di Manggarai Timur dan Maurole, Ende. Peringatan dini tsunami kemudian diakhiri pada pukul 07.30 WIB setelah kondisi muka laut dinyatakan kembali aman.
Hingga Senin (17/8/2026) sore, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 68 orang, sementara 213 orang mengalami luka-luka. Pendataan dampak bencana masih terus dilakukan karena sejumlah wilayah terdampak berada di lokasi yang tersebar dan sulit dijangkau.
Di sisi lain, aktivitas gempa susulan masih terjadi. BMKG mencatat hingga 17 Agustus pukul 11.00 WIB terdapat 1.624 gempa susulan dengan magnitudo antara 1,3 hingga 6,2. Dari jumlah tersebut, 23 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan 59 gempa dirasakan masyarakat.
BMKG memperkirakan proses peluruhan aktivitas gempa susulan dapat berlangsung sekitar dua hingga tiga pekan. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada dan menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat guncangan.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan lembaga terkait kini terus memperkuat koordinasi agar evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi bantuan, serta pemulihan fasilitas vital dapat dilakukan secepat mungkin di seluruh wilayah terdampak.
