Koma.id – Transparency International Indonesia (TII) mengungkap masih kuatnya dominasi figur berlatar belakang politik di jajaran komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan temuan TII, sebanyak 165 dari total 562 kursi komisaris BUMN diisi oleh kader partai politik, relawan pemerintah, hingga pejabat negara.
Temuan tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap proses pengisian jabatan komisaris di perusahaan pelat merah. Jabatan yang seharusnya berfungsi mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan penerapan tata kelola yang baik dinilai berpotensi dipengaruhi kepentingan politik.
TII mencatat figur yang mengisi kursi komisaris berasal dari berbagai latar belakang politik, mulai dari kader partai, relawan pendukung pemerintah, hingga pejabat yang masih aktif maupun pernah menduduki jabatan publik.
Menurut TII, kondisi tersebut menjadi perhatian karena fungsi utama komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap direksi serta memastikan perusahaan dijalankan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG), yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Masuknya figur politik ke dalam jajaran komisaris dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila proses pengangkatan tidak didasarkan pada kompetensi dan profesionalisme.
Temuan itu juga kembali memicu perdebatan mengenai praktik pengisian jabatan strategis di BUMN yang selama ini kerap dikaitkan dengan pembagian kursi kepada tokoh politik maupun relawan.
TII mendorong agar proses pengangkatan komisaris dilakukan secara lebih terbuka, transparan, dan berbasis sistem merit sehingga posisi tersebut diisi oleh individu yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.
Sementara itu, pemerintah selama ini menyatakan pengangkatan komisaris BUMN dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing perusahaan. Pemerintah juga menegaskan setiap calon komisaris tetap harus memenuhi persyaratan kompetensi serta mampu mendukung peningkatan kinerja BUMN.
Meski demikian, temuan TII tersebut kembali menjadi sorotan publik karena menunjukkan besarnya porsi figur berlatar belakang politik yang menduduki posisi komisaris di perusahaan-perusahaan milik negara.
