Koma.id – Pakar Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Isnaini Muallidin, menyoroti maraknya penempatan figur yang memiliki kedekatan politik maupun hubungan personal dengan lingkar kekuasaan di sejumlah posisi strategis badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, fenomena tersebut mencerminkan semakin menguatnya politik loyalitas dibandingkan prinsip meritokrasi dan profesionalisme dalam pengisian jabatan publik.
Isnaini menilai, praktik tersebut berpotensi memunculkan keraguan publik terhadap kompetensi para pejabat yang dipilih. Pasalnya, masyarakat dapat menilai bahwa proses penunjukan lebih didasarkan pada kedekatan dengan penguasa daripada kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang dimiliki.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kedekatan seseorang dengan pemerintah atau Presiden bukanlah persoalan selama proses seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan kompetensi.
“Yang menjadi persoalan bukan kedekatannya, tetapi apakah proses pengangkatannya dilakukan secara transparan dan berbasis merit. Jika memang memiliki kompetensi, rekam jejak, serta memenuhi kualifikasi, maka tidak menjadi masalah,” ujarnya, dikutip Rabu (1/7/2026).
Isnaini mengingatkan bahwa pengisian jabatan strategis di BUMN seharusnya mengedepankan profesionalisme mengingat perusahaan pelat merah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengelola aset negara.
Menurutnya, apabila praktik politik patronase terus dipertahankan, budaya meritokrasi di lingkungan BUMN akan semakin sulit diwujudkan. Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi menurunkan kualitas tata kelola perusahaan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana Presiden Prabowo Subianto memiliki kendali dalam proses penempatan figur-figur tersebut. Menurut Isnaini, publik membutuhkan kepastian apakah setiap penunjukan merupakan keputusan langsung Presiden atau hanya sebatas diketahui oleh kepala negara.
“Publik perlu memperoleh kejelasan apakah Presiden benar-benar mengendalikan proses penempatan tersebut atau hanya mengetahui keputusan yang telah disusun pihak lain. Transparansi dalam proses pengangkatan menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan,” katanya.
Isnaini berharap pemerintah memperkuat penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan strategis di BUMN agar setiap penunjukan benar-benar didasarkan pada kompetensi, integritas, dan profesionalisme, bukan semata karena kedekatan politik maupun hubungan personal dengan elite kekuasaan.
