Koma.id– Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, mengusulkan agar pemerintah menghapus komponen latihan dasar militer (latsarmil) dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah sekaligus membuat pelatihan lebih relevan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi.
Hasanuddin menjelaskan, berdasarkan skema pelatihan yang disusun pemerintah, calon manajer koperasi akan mengikuti pendidikan selama 45 hari. Dari total durasi tersebut, 30 hari dialokasikan untuk latihan dasar militer, sedangkan 15 hari digunakan untuk pembelajaran materi koperasi dan pengelolaan usaha.
Menurutnya, komposisi pelatihan tersebut perlu dievaluasi karena sebagian besar anggaran justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas seorang manajer koperasi.
“Berdasarkan kriteria pelatihan untuk tujuh hari itu menghabiskan Rp 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp 45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).
Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan menjadi mitra kerja Kementerian Pertahanan, Hasanuddin menilai porsi latihan dasar militer tidak sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi desa.
Ia mengatakan, apabila komponen latihan militer dihapus, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta.
Hasanuddin memperkirakan potensi efisiensi anggaran akan jauh lebih besar apabila kebijakan tersebut diterapkan secara nasional. Dengan jumlah peserta yang diproyeksikan mencapai 35.476 orang, penghematan anggaran diperkirakan dapat mencapai nilai triliunan rupiah.
Menurut Hasanuddin, tugas utama seorang manajer Koperasi Desa Merah Putih adalah mengembangkan usaha, mengelola organisasi, serta memastikan tata kelola koperasi berjalan secara profesional. Karena itu, materi pelatihan seharusnya difokuskan pada peningkatan kemampuan manajerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” tuturnya.
