Koma.id — Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) atau profesional asing untuk menjabat sebagai pemimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan ini memicu reaksi dari banyak pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pakar hukum yang mempertanyakan implikasi nasionalisme serta mekanisme pengawasannya.
Menurut laporan, Prabowo mengungkap bahwa regulasi telah diubah agar WNA dapat memimpin BUMN, termasuk maskapai pelat merah Garuda Indonesia.
KPK menyatakan bahwa setiap pimpinan dan jajaran direksi BUMN — termasuk jika dipimpin WNA — tetap wajib melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Syarat ini ditegaskan untuk menjaga akuntabilitas dan meminimalisir potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan negara.
Di sisi lain, praktisi hukum dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Saleh, menyatakan bahwa hingga revisi keempat Undang-Undang BUMN, persyaratan untuk menjadi pemimpin BUMN masih mensyaratkan warga negara Indonesia (WNI). “Saya meragukan nasionalisme kebijakan ini karena berkontras dengan narasi proteksi warga negara kita sendiri,” kata Saleh.
Kontroversi ini muncul di tengah upaya besar restrukturisasi BUMN yang dilakukan Prabowo. Ia juga menargetkan penyederhanaan jumlah perusahaan pelat merah dari sekitar 1.000 menjadi 200 untuk meningkatkan efisiensi.
Pakar menyoroti bahwa membuka jabatan BUMN untuk asing bisa punya kelebihan seperti transfer teknologi atau manajemen global, namun juga membawa risiko seperti penguasaan aset strategis negara atau ketergantungan asing. Oleh karena itu, sebagian pihak menuntut adanya regulasi pengawas tambahan dan transparansi penuh jika kebijakan tersebut dijalankan.
Dengan demikian, keputusan pemerintah membuka pos pemimpin BUMN untuk WNA menjadi titik perhatian bagi banyak pemangku kepentingan, bukan hanya soal efisiensi bisnis tapi juga soal kedaulatan ekonomi dan nasionalisme.
