KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Kesejahteraan Rakyat, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid mengatakan bahwa PBNU tidak memiliki dapur untuk proyek MBG (Makan Bergizi Gratis). Hal ini ia sampaikan untuk merespons tudingan bahwa PBNU punya SPPG sehingga terkesan diam ketika terdapat kasus korupsi yang menyeret Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana dan dua wakilnya.
“Saya tegaskan lagi bahwa PBNU tidak memiliki dapur MBG sama sekali,” kata Alissa Wahid dalam Sidang Komisi Program Munas-Konbes NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri, pada Minggu (21/6/2026).
Soal kedatangan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf ke Istana untuk target 1.000 titik dapur MBG, putri almarhum Gus Dur tersebut menyatakan bahwa PBNU tidak dalam kapasitas memiliki infrastruktur dapur SPPG sendiri, melainkan sebagai pihak pendamping bagi mitra dalam proses perizinan dan prospek tata kelolanya saja.
“Namun, memang benar bahwa PBNU melakukan pendampingan kepada lembaga-lembaga di bawah naungannya terkait pengajuan pembukaan dapur MBG,” tegasnya.
Kemudian, Alissa menjelaskan bahwa kepemilikan SPPG tersebut sepenuhnya berada di tangan masing-masing lembaga atau yayasan yang ditunjuk. Alissa menggarisbawahi bahwa peran PBNU melalui Tim Koordinasi dan Akselerasi (TKA) murni sebagai fasilitator untuk membantu proses pendaftaran dan pengurusan regulasi, bukan pemilik.
“Kita hanya membantu proses pengajuannya. Jadi kalau ada pesantren atau yayasan PBNU ingin membuka dapur MBG, maka PBNU akan membantu untuk mengurus regulasi tersebut,” tuturnya.
