KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan satu-satunya janji politik Presiden RI Prabowo Subianto yang telah memperoleh mandat dari rakyat pada Pemilu 2024.
Menurut Fernando, belakangan ini sejumlah tokoh di lingkaran pemerintahan terus menegaskan bahwa MBG harus tetap dijalankan karena merupakan program yang telah mendapatkan persetujuan publik saat pemilihan presiden. Namun, ia menilai narasi tersebut berpotensi mengabaikan berbagai janji kampanye lainnya yang sama pentingnya.
Ferry Koto Ingatkan Prabowo Tak Tuding Mahasiswa Ditunggangi: Kekuasaan Hanya Mandat dari Rakyat
“Jangan sampai pemerintah hanya fokus mempertahankan MBG, sementara janji-janji strategis lainnya justru berjalan lambat atau bahkan tidak mendapat perhatian yang sama,” kata Fernando dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Mahfud MD Tak Setuju MBG Dihentikan, Tapi …
Fernando menyinggung sejumlah tokoh yang kerap menyoroti pentingnya keberlanjutan MBG, mulai dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Qodari, Penasihat Khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi, sejumlah juru bicara Partai Gerindra, dan lain sebagainya.
Menurutnya, perhatian yang besar terhadap MBG dengan alokasi anggaran mencapai Rp268 triliun pada 2026 seharusnya juga diikuti semangat yang sama dalam merealisasikan program-program prioritas lainnya.
Soroti Janji 3 Juta Rumah dan 19 Juta Lapangan Kerja
Fernando mengingatkan bahwa salah satu janji utama Prabowo adalah pembangunan dan renovasi tiga juta rumah layak huni setiap tahun. Selain itu, pemerintah juga menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
Ia menilai realisasi target tersebut perlu menjadi fokus utama pemerintah, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.
“Bagaimana dengan janji pembangunan tiga juta rumah dan penciptaan 19 juta lapangan kerja? Ini juga merupakan janji politik yang disampaikan kepada rakyat dan sudah memperoleh mandat publik,” ujarnya.
Fernando menyoroti masih adanya ancaman PHK yang menghantui para pekerja akibat relokasi perusahaan ke negara lain maupun persoalan operasional yang dihadapi dunia usaha.
Pertanyakan Capaian Pengentasan Kemiskinan
Selain lapangan kerja dan perumahan, Fernando juga menyinggung target pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Meski pemerintah melaporkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,78 persen pada September 2025 dari sebelumnya 1,26 persen pada Maret 2024, Fernando mengaku masih mempertanyakan sejauh mana angka tersebut mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, tekanan ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat saat ini masih cukup besar sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa penurunan angka statistik benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan warga.
Hilirisasi dan Kebebasan Beragama Dinilai Belum Optimal
Fernando juga menyoroti program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Prabowo. Ia menilai publik masih menunggu langkah konkret pemerintah untuk mempercepat realisasi program tersebut agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah bagi seluruh warga negara.
Menurut Fernando, persoalan pendirian rumah ibadah dan perlindungan terhadap kelompok minoritas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah.
Pemerintah Diminta Terbuka terhadap Kritik
Fernando menegaskan bahwa seluruh program yang dijanjikan saat kampanye memiliki kedudukan yang sama di mata publik karena sama-sama menjadi bagian dari kontrak politik antara pemerintah dan rakyat.
Karena itu, ia berharap Presiden Prabowo dan jajarannya menunjukkan tingkat keseriusan yang sama dalam merealisasikan seluruh janji kampanye, bukan hanya MBG.
“Seharusnya antusiasme yang ditunjukkan pemerintah dalam menjalankan MBG juga terlihat ketika menciptakan lapangan kerja, membangun rumah rakyat, memperkuat hilirisasi, serta melindungi kebebasan beragama,” katanya.
Fernando juga mengingatkan bahwa rakyat memiliki hak yang sama untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara.
“Pemerintah harus ingat bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kritik dan masukan dari masyarakat adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati, bukan dianggap sebagai ancaman,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat dan karena itu pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik dengan menunaikan janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Mandat yang diberikan rakyat harus dijaga dengan kerja nyata. Sebab pada akhirnya, kepercayaan publik adalah fondasi utama bagi keberlangsungan sebuah pemerintahan,” pungkas Fernando.
