KOMA.ID, JAKARTA – Aktivis demokrasi dan pegiat masyarakat sipil, Zulfery Yusal Koto atau yang akrab disapa Ferry Koto, melontarkan kritik keras kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait sikap pemerintah dalam merespons gelombang kritik dan aksi mahasiswa.
Ferry menilai pengalaman panjang Prabowo berada di luar lingkar kekuasaan selama hampir dua dekade seharusnya menjadi pelajaran berharga dalam menyikapi aspirasi publik, khususnya gerakan mahasiswa yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Fernando Emas: Jangan Hanya MBG, Prabowo Juga Punya Janji 3 Juta Rumah dan 19 Juta Lapangan Kerja
Menurut Ferry, ketika belum berada di tampuk kekuasaan, Prabowo dan kelompok pendukungnya kerap menunjukkan dukungan terhadap sikap kritis mahasiswa serta mengecam pemerintah yang menuding gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan tertentu.
Mahfud MD Tak Setuju MBG Dihentikan, Tapi …
“Pengalaman hampir dua dekade jadi oposisi, hilang seperti dibasuh air bah saat diberi kesempatan berkuasa,” ujar Ferry dalam tweetnya di akun pribadi @ferrykoto, Kamis (25/6/2026).
Ia menilai terdapat perubahan sikap yang kontras setelah Prabowo memegang kekuasaan. Ferry menyebut pengalaman sebagai oposisi seharusnya menjadi pengingat agar pemerintah tidak mengulangi pola yang dahulu dikritik.
“Saat tak berkuasa, begitu mendukung sikap kritis mahasiswa dan kekuatan sipil lainnya, dan mengecam pemerintah yang acap menuduh mahasiswa ditunggangi, perjuangan tidak murni. Kini, setelah berkuasa, setelah diberi mandat oleh rakyat, ternyata tak jadi pelajaran agar saat berkuasa tak melakukan hal yang sama,” katanya.
Ferry mengingatkan bahwa kekuasaan yang saat ini dipegang Presiden Prabowo bukanlah hak yang melekat secara permanen, melainkan amanah yang diberikan rakyat melalui mekanisme demokrasi.
“Sadar lah Pak Prabowo, kekuasaan itu hanya sementara. Sama dengan usia kita semua di dunia yang juga tak akan lama lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ferry menegaskan bahwa mandat politik yang diperoleh Prabowo juga tidak terlepas dari dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa yang selama ini aktif mengawal jalannya pemerintahan.
“Kekuasaan yang bapak genggam saat ini hanya mandat dari rakyat. Juga mandat dari mahasiswa yang dulu acap seiring dengan perjuangan bapak, agar pemerintah berjalan di atas jalan yang benar,” tegasnya.
Menurut Ferry, pemerintah semestinya menjadikan kritik mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme kontrol demokrasi, bukan justru memandangnya sebagai ancaman atau gerakan yang didorong kepentingan tertentu.
Ia pun mengingatkan agar pemerintahan saat ini tidak terjebak pada praktik kesewenang-wenangan dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan kelompok tertentu.
“Bukan di atas jalan kesewenangan dan keserakahan memperkaya diri dan kroni,” katanya.
Ferry juga menyesalkan munculnya tudingan bahwa aksi mahasiswa dilakukan karena motif tertentu atau adanya bayaran. Menurutnya, aspirasi mahasiswa yang mengkritik pemerintah harus dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan dan masa depan bangsa.
“Jangan sia-siakan kesempatan ini, dengan berbuat suka-suka, bertindak bagai raja seolah kekuasaan yang bapak genggam ini tidak berasal dari rakyat, dan tidak bisa diambil lagi oleh rakyat,” pungkasnya.
