Koma.id – Pengamat militer dan akademisi Connie Rahakundini Bakrie menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi isu yang jauh lebih menyita perhatian publik dibandingkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Connie, besarnya sorotan terhadap MBG membuat pembahasan mengenai proyek IKN yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah perlahan meredup dari ruang publik.
Pernyataan itu disampaikan Connie dalam sebuah podcast bersama pengamat hukum Refly Harun yang membahas berbagai isu nasional, mulai dari geopolitik hingga tata kelola pemerintahan.
“IKN sekarang kalah tenar sama MBG,” kata Connie dalam podcast tersebut.
Menurut Connie, derasnya perhatian publik terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu membuat berbagai pertanyaan terkait pembangunan IKN tidak lagi menjadi fokus utama masyarakat. Padahal, kata dia, proyek pemindahan ibu kota sejak awal memunculkan banyak perdebatan terkait urgensi, pembiayaan, hingga dampaknya terhadap keuangan negara.
Connie mengatakan MBG menjadi program yang sangat menonjol karena menyerap anggaran besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut membuat diskursus publik bergeser dari isu pembangunan infrastruktur berskala besar menuju program sosial yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Meski mengakui tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat merupakan langkah yang baik, Connie menilai pelaksanaan program tersebut tetap perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi diperlukan agar besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola anggaran negara.
Ia juga menyoroti besarnya dana yang dialokasikan untuk program tersebut. Dalam perbincangan itu, Connie mengaitkan MBG dengan angka Rp1 triliun per hari yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menyebut aliran dana yang beredar ke daerah melalui program MBG memang dapat mencapai sekitar Rp1 triliun per hari melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rantai pasok pangan di berbagai daerah.
Menurut Connie, pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam setiap program strategis nasional, baik pembangunan IKN maupun MBG. Ia mengingatkan agar perhatian publik terhadap satu program tidak membuat pengawasan terhadap program besar lainnya menjadi berkurang.
“Yang perlu dijaga adalah akuntabilitasnya. Semua program harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Pemerintah sendiri terus memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis pada 2026. Sejumlah pejabat pemerintah menyebut anggaran MBG tahun depan mencapai lebih dari Rp300 triliun untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, pembangunan IKN masih menjadi salah satu proyek strategis nasional yang terus berjalan meski tidak lagi menjadi topik dominan dalam perbincangan publik. Pernyataan Connie pun menambah deretan kritik dan masukan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional, terutama yang menyerap anggaran besar dari APBN.
