Koma.id – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). Mereka mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 30 hari guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program yang menjadi salah satu program prioritas nasional tersebut.
Dalam aksi itu, massa menyoroti berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan MBG, mulai dari dugaan konflik kepentingan, transparansi penunjukan mitra, penggunaan anggaran, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan program. Demonstrasi juga diwarnai sejumlah aksi simbolik seperti teatrikal, pembagian makanan gratis kepada masyarakat, serta penyegelan simbolis kantor BGN.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang turut hadir dalam aksi tersebut menilai kritik terhadap pelaksanaan MBG sebenarnya telah lama disampaikan oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok antikorupsi. Namun, menurutnya, berbagai masukan tersebut belum memperoleh respons yang memadai dari para pengambil kebijakan.
“Kita hari ini harus berisik seberisik-berisiknya, karena rasa-rasanya kalau tidak diberisiki nanti terus saja,” kata Bivitri saat berorasi di depan Kantor BGN.
Menurut Bivitri, pengawasan publik terhadap program pemerintah merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi. Karena itu, masyarakat diminta terus mengawal dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Itu sebabnya kita harus berisik terus, kita pukul sebanyak mungkin panci dan penggorengan dan lain sebagainya, supaya pondasi ini benar-benar bisa kita bongkar,” ujarnya.
Ia menegaskan, tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut bukan sekadar pergantian pejabat atau perubahan teknis pelaksanaan program, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap konsep dan tata kelola MBG.
“Yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium, pemberhentian, dan evaluasi besar-besaran, bukan cuma soal ganti orang, bukan cuma soal cari duit dari kantong yang mana, dari selokan yang mana, tetapi benar-benar dievaluasi total. Dan untuk mengevaluasi total, tentu saja harus diberhentikan dahulu,” kata Bivitri.
Selain moratorium sementara, massa aksi juga menuntut audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran program MBG yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Mereka meminta hasil audit dibuka secara transparan kepada publik.
Koordinator Eksternal Advokasi MBG Watch, Galau D. Muhammad, mengatakan pengawasan masyarakat menjadi penting karena program tersebut menggunakan dana publik dalam jumlah besar sehingga harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Dan kalau kita lihat tuntutannya sangat sederhana yaitu moratorium total, hentikan secara sementara, audit anggaran yang telah dikeluarkan untuk MBG, dan kemudian konversi itu untuk bantuan yang lebih bermanfaat,” ujar Galau.
Menurutnya, penghentian sementara diperlukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap efektivitas dan manfaat program tersebut. Ia menilai hingga kini masih banyak pertanyaan publik yang belum dijawab terkait capaian dan dampak program MBG.
“Hari ini ada banyak sekali anggaran yang bocor tanpa transparansi, di mana program ini pun tidak bertanggung jawab dalam hal menerangkan seterang-terangnya apa outcomes selama setahun program ini berjalan,” katanya.
Galau juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga biaya energi. Menurut dia, pemerintah perlu meninjau kembali prioritas penggunaan anggaran negara.
“Kita tengok ada masalah ekonomi yang riil. Hari ini kita melihat bagaimana respons pemerintah dalam memitigasi krisis sangat buruk, komunikasi politiknya tidak baik. Itu menunjukkan ada banyak sekali permasalahan etika. Yang kita tuntut sederhana, MBG harus dikorbankan demi masyarakat kebanyakan,” ujarnya.
Aksi tersebut berlangsung dalam pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Hingga demonstrasi berakhir, belum ada perwakilan BGN yang menemui massa untuk memberikan tanggapan langsung atas tuntutan yang disampaikan.
Program Makan Bergizi Gratis belakangan menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah polemik, mulai dari dugaan korupsi di lingkungan BGN, dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG, hingga berbagai kritik terkait tata kelola dan efektivitas penggunaan anggaran program tersebut. Pemerintah sendiri berulang kali menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola program serta memastikan manfaat MBG dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal.
