Koma.id, Jakarta – Wakil Ketua Koordinator Bela Islam (Korlabi), Novel Chaidir Hasan Bamukmin, menilai wacana Reformasi Jilid II yang belakangan disuarakan sejumlah kelompok tidak semata-mata dilatarbelakangi persoalan ekonomi. Menurutnya, gerakan tersebut sarat muatan politik dan mengarah pada upaya untuk menggoyang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan sikapnya, Kamis (11/6/2026), Novel menyebut sebagian pihak yang mendorong isu pemakzulan Presiden Prabowo merupakan kelompok yang hingga kini belum menerima hasil Pilpres 2024. Ia menilai berbagai isu yang berkembang saat ini dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang pemerintah.
“Ramai para buzzer merah dan anak gelandangan politik yang ingin memakzulkan Prabowo. Selain didorong karena tidak pernah move on setelah kalah telak di Pilpres, mereka mencari berbagai alasan untuk menyerang pemerintah,” ujar Novel.
Menurut Novel, isu pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga Pertamax kerap dijadikan dasar kritik terhadap pemerintah. Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik internasional yang berdampak pada perekonomian dunia.
Ia juga menegaskan bahwa mekanisme penyesuaian harga bahan bakar, termasuk Pertamax, telah diatur melalui kebijakan pemerintah dan mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia.
Meski demikian, Novel menilai kelompok oposisi tetap berupaya memanfaatkan kondisi ekonomi untuk membangun opini negatif terhadap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, hal itu terjadi di tengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola negara.
Novel berpendapat langkah pemerintah mengungkap berbagai kasus korupsi besar telah mengganggu kepentingan pihak-pihak tertentu yang selama ini diuntungkan oleh praktik tersebut. Karena itu, ia menilai munculnya seruan Reformasi Jilid II perlu dicermati secara kritis.
Ia juga membandingkan kondisi saat ini dengan gerakan Reformasi 1998. Menurutnya, jika pada saat itu mahasiswa turun ke jalan untuk menentang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maka saat ini pemerintah justru tengah berupaya memberantas korupsi dan oligarki.
“Kalau tahun 1998 mahasiswa turun karena adanya persoalan KKN dan kekuasaan yang berlangsung puluhan tahun, sekarang yang sedang dilawan Prabowo justru korupsi dan oligarki perampok uang negara. Maka perlu dipertanyakan apa yang sebenarnya ingin direformasi,” katanya.
Meski demikian, Novel mengakui bahwa demonstrasi yang menuntut penurunan harga bahan bakar maupun kebutuhan pokok merupakan hak konstitusional warga negara. Namun ia mengingatkan agar aksi tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Dalam kesempatan itu, Novel juga menyampaikan apresiasinya terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meski kerap menjadi sasaran kritik.
Selain itu, ia menilai kebijakan pemerintah terkait ekspor satu pintu dan kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor di perbankan nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Novel turut menyinggung adanya kelompok-kelompok politik yang menurutnya memiliki kepentingan berbeda terhadap pemerintahan saat ini. Ia mengklaim terdapat pihak yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional melalui pemakzulan Presiden maupun perubahan struktur pemerintahan.
Karena itu, ia meyakini masyarakat yang mendukung pemerintahan hasil Pemilu 2024 akan tetap menjaga stabilitas politik dan konstitusi. Novel juga menegaskan bahwa kalangan ulama dan organisasi masyarakat Islam akan terus mendukung pemerintahan yang sah serta menolak segala bentuk tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap negara.
“TNI bersama rakyat akan menjadi garda terdepan menjaga bangsa dan negara dari pihak-pihak yang ingin merusak negeri ini. Pemerintahan yang sah harus dijaga sesuai konstitusi,” tegasnya.
