Koma.id, Jakarta – Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah atau yang akrab disapa Semar, menilai reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebenarnya telah berjalan jauh sebelum keluarnya rekomendasi resmi dari Tim Percepatan Reformasi Polri.
Hal itu disampaikan Semar dalam podcast bersama Koma saat membahas efektivitas rekomendasi reformasi Polri dan kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Semar, Kapolri selama ini sudah berupaya melakukan pembenahan kultur di internal kepolisian, termasuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Saya meyakini tanpa rekomendasi tim reformasi pun, Pak Sigit sebenarnya sudah melakukan banyak perubahan. Mulai dari membenahi kultur sampai merespon cepat setiap pelanggaran anggota,” ujar Semar.
Ia mencontohkan ketegasan Kapolri dalam menangani kasus besar yang melibatkan anggota kepolisian, seperti kasus Ferdy Sambo hingga Teddy Minahasa.
Menurutnya, langkah tegas tersebut menunjukkan bahwa Kapolri lebih mengutamakan marwah institusi dibanding kedekatan personal dengan anggotanya.
“Itu kan orang dekat juga, adik asuh juga mungkin secara emosional berat. Tapi Pak Kapolri tetap mengambil tindakan tegas demi menjaga martabat kepolisian,” katanya.
Semar menilai rekomendasi reformasi Polri saat ini akan semakin memperkuat langkah pembenahan yang selama ini sudah dijalankan oleh Kapolri.
Ia juga menanggapi wacana pembatasan masa jabatan Kapolri yang muncul dalam pembahasan reformasi Polri. Menurutnya, hal tersebut sah-sah saja dilakukan demi regenerasi institusi, namun jabatan Kapolri tetap memiliki dimensi politik dan pertimbangan strategis Presiden.
“Kapolri itu jabatan yang sangat strategis. Presiden tentu mempertimbangkan apakah sosok itu mampu menjalankan beban dan tugas negara atau tidak,” ujarnya.
Semar bahkan menilai alasan utama Presiden Prabowo Subianto masih mempertahankan Jenderal Listyo Sigit karena dianggap mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah secara efektif.
Ia mencontohkan keterlibatan aktif Polri dalam mendukung program ketahanan pangan hingga pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tiba-tiba Presiden diajak panen jagung, diajak lihat dapur MBG Polri. Artinya ada kerja nyata yang berjalan tanpa harus selalu diperintah,” kata Semar.
Menurutnya, dari sudut pandang seorang pemimpin, hal tersebut menjadi nilai plus karena Presiden merasa terbantu oleh anak buah yang responsif terhadap program negara.
“Kalau jadi Presiden tentu lebih nyaman mempertahankan orang yang sudah terbukti bisa bekerja dibanding mengambil risiko mengganti dengan yang belum pasti,” tegasnya.
Meski demikian, Semar menilai apabila ke depan ada pembatasan masa jabatan Kapolri demi regenerasi yang lebih sehat, hal tersebut tetap bisa dibahas secara terbuka sebagai bagian dari reformasi institusi.
